Berita

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) Sutikno (tengah)/RMOL

Hukum

6 Tahun Laporan Dugaan Korupsi Khofifah Tak Diproses KPK

SELASA, 04 JUNI 2024 | 14:34 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) melengkapi bukti dugaan korupsi di Kementerian Sosial (Kemensos) saat dipimpin Khofifah Indar Parawansa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

FKMS diketahui menyerahkan berkas laporan itu ke KPK pada Kamis (21/6/2018) atau enam tahun lalu.

Ketua FKMS, Sutikno mengatakan, pada 6 tahun lalu, pihaknya telah membuat laporan dugaan korupsi terkait program verifikasi dan validasi orang miskin di Kemensos tahun anggaran (TA) 2015.


"Ternyata sampai hari ini nggak ada tindak lanjut, kami datang lagi untuk menyampaikan bukti baru," kata Sutikno kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa siang (4/6).

Pada waktu membuat laporan, kata Sutikno, total kerugian keuangan negara yang dilaporkan hasil perhitungannya sebesar Rp58 miliar. Akan tetapi dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dugaan kerugian keuangan negaranya sebesar Rp98 miliar.

"Yang kita laporkan pertama Menterinya yaitu Khofifah Indar Parawansa, kedua PPK-nya dan KPA-nya, mereka bertiga," terang Sutikno.

Selain itu, kata Sutikno, ada juga program pengadaan tenda yang juga diduga mengalami kerugian keuangan negara mencapai Rp7,8 miliar.

"Kan program verifikasi dan validasi kan pendataan orang miskin, ternyata ditemukan oleh BPK itu kan mereka harus mengadakan musyawarah desa, musyawarah kecamatan, musyawarah kabupaten, itu rata-rata tidak ada pekerjaannya, tapi dilaporkan ada," kata Sutikno.

"Dan itu kan orang datang, orang apa kan ada biayanya, itu rata-rata nggak ada. Targetnya kan 15 juta keluarga miskin yang mau diverifikasi, ternyata mereka hanya pakai datanya BPS dianggap sudah diverifikasi. Padahal fakta lapangan gak ada. Jadi ada fiktif Rp98 miliar itu," pungkas Sutikno.



Populer

Tolak Serahkan Aset Tol, Dicurigai Ada Beking Kuat Jusuf Hamka

Senin, 09 Juni 2025 | 01:03

Bunker Super Nuklir Iran

Selasa, 17 Juni 2025 | 08:05

Mendagri Tito Harus Mundur dan Minta Maaf ke Rakyat

Selasa, 17 Juni 2025 | 18:46

Pindahkan Empat Pulau Aceh ke Sumut, Tito Guncang Stabilitas Politik Prabowo

Senin, 09 Juni 2025 | 18:42

Kader PSI Bilang Jokowi Layak Jadi Nabi, Buni Yani: Partai Keblinger Abis!

Rabu, 11 Juni 2025 | 03:02

Setelah Dikomunikasikan DPR, Presiden Prabowo Akan Ambil Alih Polemik 4 Pulau

Sabtu, 14 Juni 2025 | 20:39

Penjelasan Garuda Indonesia soal Dugaan iPhone Penumpang Hilang dan Dibuang ke Sungai Yarra

Selasa, 10 Juni 2025 | 18:54

UPDATE

Staf Ahli Menaker Yassierli Dicecar KPK soal Duit Pemerasan Calon TKA

Kamis, 19 Juni 2025 | 22:07

Sesuaikan Nomenklatur, SEMMI Kini Pakai Istilah Pengurus Pusat

Kamis, 19 Juni 2025 | 22:05

Kahmi Jaya Ajak Masyarakat Cek Kesehatan Gratis: Wujudkan Hidup Sehat

Kamis, 19 Juni 2025 | 22:04

Persoalan Lalu Lintas Tidak Bisa Dibebankan Semata kepada Kepolisian

Kamis, 19 Juni 2025 | 21:19

Perjuangkan Identitas Anak, Motif Lisa Mariana Gugat Ridwan Kamil

Kamis, 19 Juni 2025 | 20:45

PT IMIP Siap Tunduk UU Buntut Temuan Pelanggaran Lingkungan

Kamis, 19 Juni 2025 | 20:45

Kebakaran Tebet Merenggut Satu Nyawa

Kamis, 19 Juni 2025 | 20:37

Kopdes Merah Putih Garis Pemikiran Margono Djojohadikusumo

Kamis, 19 Juni 2025 | 20:31

Bos Chery Nervous Baterai Tiggo 8 CSH Direndam Lebih dari 48 Jam

Kamis, 19 Juni 2025 | 20:31

Komisi I Minta TNI Ambil Peran Aktif Bantu Evakuasi WNI di Teheran

Kamis, 19 Juni 2025 | 20:28

Selengkapnya