Berita

Ketua Komisi I DPR, Meutya Viada Hafid/Net

Politik

Komisi I DPR Dukung Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza

SELASA, 04 JUNI 2024 | 12:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke Gaza, termasuk pengiriman tenaga medis, jika mendapatkan mandat dari PBB, disambut baik Ketua Komisi I DPR, Meutya Viada Hafid.

Lewat keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Selasa (4/6), Meutia mengaku telah mendengar Kementerian Pertahanan RI tengah menyiapkan tenaga medis dan rencana pendirian rumah sakit lapangan di Gaza.

"Itu bisa jadi solusi jangka pendek bagi gencatan senjata di Gaza, maupun solusi jangka panjang bagi terwujudnya two state solution atau Palestina yang merdeka sepenuhnya," jelasnya.


Politisi Golkar itu juga mengatakan, rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian menjadi salah satu topik yang diangkat dalam rapat kerja Komisi 1 dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, 6 Juni nanti.

"Kami akan mendengarkan paparan panglima soal kesiapan prajurit dan tahapan yang perlu dilakukan," tambahnya, sembari meminta semua pihak mendukung rencana itu.

"Indonesia cukup pengalaman terkait pasukan penjaga perdamaian, bahkan sejak 1957. Kami yakin Indonesia siap, tinggal menunggu mandat dari PBB," tutupnya.

Sebelumnya, Menhan yang juga presiden terpilih, Prabowo Subianto, menyatakan siap mengirim pasukan penjaga perdamaian di Gaza.

Hal itu diungkapkan saat berbicara pada forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2024, di Singapura, Sabtu (1/6).

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya