Berita

Ilustrasi Foto/Net

Politik

DPR Dorong Regulasi Baru Pembentukan Indonesia Coast Guard

SELASA, 04 JUNI 2024 | 00:57 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) penyusunan Revisi Undang-undang (RUU) Kelautan menyatakan perlunya Indonesia untuk memiliki coast guard demi menjaga keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut.

Memandang hal itu, Pansus RUU Kelautan DPR RI menilai perlu ada regulasi khusus yang komprehensif mengenai keberadaan Indonesia Coast Guard tersebut.
 
“Memang kalau idealnya Bakamla ini punya undang-undang sendiri. Kalau sekarang ini kan Bakamla nempel di Undang-Undang Kelautan. Kalau (persoalan) kelautan ya yang punya wilayah kewenangan terbesar ya Menteri Kelautan dan Perikanan,” ungkap Ketua Pansus RUU Kelautan Utut Adianto seusai memimpin Rapat Kerja di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (3/6).
 

 
Sejalan dengan Utut, Wakil Ketua Pansus RUU Kelautan Slamet juga memandang hal sama, yakni perlunya regulasi khusus yang mengatur mengenai Indonesia Coast Guard ini.

Negara lain seperti Turki, jelasnya, telah memiliki regulasi mengenai coast guard ini sehingga kewenangan mengenai keamanan laut  tidak tumpang tindih.
 
“Perlu adanya sinkronisasi antara RUU Kelautan dan RUU Pelayaran agar tidak terjadi tumpang tindih implementasinya ke depan,” ujar Slamet.
 
“Kalau secara pandangan-pandangan kami (Pansus RUU Kelautan), harusnya ada undang-undang tersendiri terkait dengan coast guard ini. Jadi tidak nempel di Undang-undang Kelautan yang bicara tentang pemanfaatan laut dan sumber dayanya. Tetapi keamanannya dibicarakan tersendiri dalam suatu undang-undang,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.
 
Usulan mengenai keberadaan coast guard ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo melalui surat Nomor R-35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023.

Hal ini diharapkan agar tidak ada lagi kesan dualisme coast guard di Indonesia, sehingga perlu penegasan posisi badan atau entitas baru sebagai Coast Guard Indonesia dalam Revisi Undang-undang Kelautan ini.
 
Kemudian untuk pemberian kewenangan coast guard kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga merupakan arahan Presiden sejak tahun 2014.

Bakamla disiapkan sebagai embrio coast guard dan Menko Polhukam diberi penugasan untuk melakukan harmonisasi regulasi.

Oleh karena itu, Menko Polhukam juga mengusulkan untuk adanya sinkronisasi antara RUU Kelautan dan RUU Pelayaran agar tidak terjadi tumpang tindih implementasinya ke depan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya