Berita

Ilustrasi bendera Korea Selatan/Net

Global

Tidak Terima Dikirimi Sampah, Korea Selatan Hentikan Perjanjian Damai 2018

SENIN, 03 JUNI 2024 | 17:24 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perjanjian militer yang dibuat dengan Korea Utara tahun 2018 lalu, akan ditangguhkan sepenuhnya oleh Korea Selatan, menyusul penerbangan ratusan balon berisi sampah.

Dewan Keamanan Nasional (NSC) Korea Selatan pada Senin (3/6) mengatakan bahwa perjanjian itu sebenarnya hampir tidak berlaku karena deklarasi pengabaian de facto oleh Korea Utara.

Dengan teror balon berisi sampah dan kotoran yang diterbangkan Korea Utara, NSC mengatakan bahwa pihaknya akan menangguhkan perjanjian keamanan 2018 hingga rasa kepercayaan dikembalikan.


"Mematuhi perjanjian itu hanya akan merugikan Korea Selatan dalam hal kemampuan militer mereka untuk menaggapi ancaman seperti balon," ungkap NSC dalam sbeuah pernyataan, seperti dimuat VOA.

Perjanjian militer tahun 2018, yang ditandatangani kedua pihak bertujuan untuk mengurangi ketegangan di semenanjung dan menghindari eskalasi yang tidak disengaja, terutama di sepanjang perbatasan yang dijaga ketat.

Korea Selatan menangguhkan sebagian perjanjian tersebut tahun lalu setelah Korea Utara menempatkan satelit mata-mata ke orbit. Namun penerbangan balon mendorong Seoul menghentikan sepenuhnya kesepakatan tersebut.

Dalam sepekan terakhir, Pyongyang telah mengirim hampir seribu balon yang membawa sampah termasuk puntung rokok dan kotoran ke Korea Selatan.

Pyongyang mengaku bertanggung jawab dan mengatakan bahwa itu sebagai tindakan pembalasan atas surat-surat yang memuat propaganda anti-rezim yang diorganisir oleh para aktivis di Korea Selatan.

Korea Selatan menyebut provokasi terbaru dari negara tetangganya itu tidak rasional dan melanggar sanksi PBB terhadap pemerintahan Kim Jong Un yang terisolasi.

Korea Utara berhenti mengirimkan balon pada hari Minggu (2/6), dengan mengatakan bahwa hal itu merupakan tindakan balasan yang efektif, namun memperingatkan bahwa pemboman lebih lanjut mungkin akan dilakukan jika diperlukan.

Kelurnya Korea Selatan dari perjanjian damai 2018, memungkinkan pelatihan militer di daerah sekitar Garis Demarkasi Militer.  

Keputusan tersebut perlu disetujui oleh rapat kabinet yang dijadwalkan pada hari Selasa (3/6), sebelum berlaku efektif.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya