Ilustrasi bendera Korea Selatan/Net
Perjanjian militer yang dibuat dengan Korea Utara tahun 2018 lalu, akan ditangguhkan sepenuhnya oleh Korea Selatan, menyusul penerbangan ratusan balon berisi sampah.
Dewan Keamanan Nasional (NSC) Korea Selatan pada Senin (3/6) mengatakan bahwa perjanjian itu sebenarnya hampir tidak berlaku karena deklarasi pengabaian de facto oleh Korea Utara.
Dengan teror balon berisi sampah dan kotoran yang diterbangkan Korea Utara, NSC mengatakan bahwa pihaknya akan menangguhkan perjanjian keamanan 2018 hingga rasa kepercayaan dikembalikan.
"Mematuhi perjanjian itu hanya akan merugikan Korea Selatan dalam hal kemampuan militer mereka untuk menaggapi ancaman seperti balon," ungkap NSC dalam sbeuah pernyataan, seperti dimuat
VOA. Perjanjian militer tahun 2018, yang ditandatangani kedua pihak bertujuan untuk mengurangi ketegangan di semenanjung dan menghindari eskalasi yang tidak disengaja, terutama di sepanjang perbatasan yang dijaga ketat.
Korea Selatan menangguhkan sebagian perjanjian tersebut tahun lalu setelah Korea Utara menempatkan satelit mata-mata ke orbit. Namun penerbangan balon mendorong Seoul menghentikan sepenuhnya kesepakatan tersebut.
Dalam sepekan terakhir, Pyongyang telah mengirim hampir seribu balon yang membawa sampah termasuk puntung rokok dan kotoran ke Korea Selatan.
Pyongyang mengaku bertanggung jawab dan mengatakan bahwa itu sebagai tindakan pembalasan atas surat-surat yang memuat propaganda anti-rezim yang diorganisir oleh para aktivis di Korea Selatan.
Korea Selatan menyebut provokasi terbaru dari negara tetangganya itu tidak rasional dan melanggar sanksi PBB terhadap pemerintahan Kim Jong Un yang terisolasi.
Korea Utara berhenti mengirimkan balon pada hari Minggu (2/6), dengan mengatakan bahwa hal itu merupakan tindakan balasan yang efektif, namun memperingatkan bahwa pemboman lebih lanjut mungkin akan dilakukan jika diperlukan.
Kelurnya Korea Selatan dari perjanjian damai 2018, memungkinkan pelatihan militer di daerah sekitar Garis Demarkasi Militer.
Keputusan tersebut perlu disetujui oleh rapat kabinet yang dijadwalkan pada hari Selasa (3/6), sebelum berlaku efektif.
