Berita

Mantan pengacara Syahrul Yasin Limpo,Febri Diansyah/RMOL

Hukum

Febri Diansyah Bantah Pengaruhi Saksi-saksi Kasus SYL

SENIN, 03 JUNI 2024 | 13:53 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dipersoalkan hakim karena bertemu dengan saksi yang sudah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah berdalih untuk membuat legal opinion atau pendapat hukum.

Hal itu terungkap dalam persidangan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (3/6).

Febri diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Managing Partner Visi Law Office.


Awalnya, Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh menanyakan soal adanya pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) yang sudah diperiksa KPK ketika Febri dan 7 kawannya menjadi kuasa hukum SYL, Muhammad Hatta dan Kasdi Subagyono sejak 15 Juni 2023.

"Apakah waktu pegawai di Kementerian Pertanian sudah diperiksa sebagai saksi, ada sebagian yang dimintai keterangan?" tanya Hakim Ketua Rianto, Senin siang (3/6).

Febri mengatakan bahwa sepengetahuannya sudah tidak ada lagi pegawai yang diperiksa ketika dirinya menjadi kuasa hukum SYL.

"Berarti sudah diperiksa semua mereka semua?" tanya Hakim Ketua Rianto.

"Kemungkinan seperti itu Yang Mulia," jawab Febri.

"Sudah diperiksa semuanya ya, termasuk Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta," tanya kembali Hakim Ketua Rianto.

"Dari informasi yang kami terima dari para klien demikian. Yang belum sempat memberikan keterangan Pak SYL saat itu," tutur Febri.

Hakim lantas menanyakan soal inisiatif Febri untuk menemui para pegawai Kementan yang sudah diperiksa KPK.

"Pada saat itu karena ada beberapa persoalan isu hukum yang disampaikan, kemudian kami tentu mengatakan mohon kami dibantu diberikan salinan-salinan dokumen atau keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui persoalan hukum tersebut," kata Febri.

"Nah dalam konteks itu lah kemudian kami melakukan semacam proses analisis secara hukum menyusun draf legal opinion atau pendapat hukum. Ada informasi dari dokumen-dokumen seingat saya lebih dari 20-an," sambungnya.

Tidak puas dengan jawaban Febri yang dianggap tidak menjawab pertanyaan, hakim lantas kembali menanyakan soal Febri temui saksi yang sudah diperiksa KPK.

"Pertanyaan saya, apakah saudara menemui ndak saksi-saksi yang sudah pernah diperiksa KPK. Itu yang saya tanyakan," tegas Hakim Ketua Rianto.

"Pada saat saya ketemu dengan Pak Kasdi, ada beberapa orang pegawai Kementan yang sudah ada di ruangan, dan kemudian mereka menyampaikan informasi yang mereka ketahui," kata Febri.

"Saya pada saat itu tidak mengetahui secara persis, tapi yang pasti saat itu karena kami meminta kan, siapa yang mengetahui persoalan-persoalan ini, maka dihadirkanlah beberapa orang yang pada saat kami datang mereka sudah," imbuhnya.

Masih tidak menjawab pertanyaan, hakim lantas mempersoalkan jika Febri menemui saksi-saksi yang sudah diperiksa KPK.

"Ada yang saya tidak ketahui, tapi kemudian ada yang saya ketahui itu sudah pernah dimintakan keterangan di penyelidikan," jawab Febri.

Febri lantas menegaskan bahwa dirinya tidak pernah ada upaya untuk mempengaruhi saksi yang sudah diperiksa KPK.

"Karena kami diminta oleh klien kami membuat pendapat hukum. Kalau kami membuat pendapat hukum dari isu-isu hukum itu, tentu kami butuh informasi-informasi apa adanya, dan itu kami tuangkan secara objektif dan apa adanya di draft pendapat hukum tersebut, begitu Yang Mulia," pungkas Febri.




Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya