Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri/RMOL
Mantan Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, hari ini, Senin (3/6), tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mendalami keterangan Febri sebagai saksi di persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Untuk makin mengungkap dan mempertajam aliran uang dari terdakwa Syahrul Yasin Limpo dkk, hari ini bertempat di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, tim Jaksa akan hadirkan saksi Febri Diansyah (advokat)," kata Ali kepada wartawan, Senin pagi (3/6).
Selain itu kata Ali, tim JPU KPK juga akan menghadirkan 4 orang saksi lainnya, yakni Dhirgaraya S Santo selaku General Manager (GM) Media Radio Prambors atau PT Bayureksha, Dedi Nursyamsi selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian.
Selanjutnya, Sugiyatno selaku Kepala Urusan Rumah Tangga (Karumga) Rumah Dinas (Rudin) Mentan, dan Yusgie Sevyahasna selaku staf Tata Usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Kementan.
Sementara itu, Febri Diansyah mengaku sudah mengkonfirmasi kehadirannya sebagai saksi kepada tim JPU KPK.
"Tentu saja saya sudah mengkonfirmasi kehadiran melalui admin JPU. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban hukum, sikap kooperatif dan penghormatan kami terhadap JPU KPK yang menjalankan tugasnya pada proses hukum yang sedang berjalan," kata Febri.
Dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap pejabat di Kementan dan penerimaan gratifikasi ini, SYL bersama dua terdakwa lainnya, yakni Kasdi Subagyono selaku mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan dan Muhammad Hatta selaku mantan Direktur Alsintan Kementan didakwa melakukan pengumpulan uang dari para eselon I yang berasal dari potongan 20 persen dari anggaran di masing-masing Sekretariat, Direktorat, dan Badan pada Kementan sejak 2020 hingga 2023, lalu pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon I di Kementan.
Pengumpulan uang itu disertai dengan ancaman, yakni apabila tidak memenuhi permintaan terdakwa tersebut, maka jabatannya dalam bahaya, dapat dipindahtugaskan atau dinonjobkan oleh terdakwa. Serta apabila ada pejabat yang tidak sejalan dengan hal yang disampaikan terdakwa tersebut agar mengundurkan diri dari jabatannya.
Jumlah uang yang diperoleh SYL selama menjabat sebagai Mentan dengan cara menggunakan paksaan sebesar total Rp44.546.079.044 (Rp44,5 miliar).
