Berita

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu/Net

Dunia

Netanyahu Kecewa, Biden Tolak Jatuhkan Sanksi ke ICC

SENIN, 03 JUNI 2024 | 08:59 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kekecewaan diutarakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada rekannya dari Amerika Serikat Joe Biden, karena menolak menjatuhkan sanksi kepada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Baik anggota Partai Republik maupun Demokrat di Kongres AS mendorong agar sanksi dijatuhkan pada ICC yang berupaya mengeluarkan surat perintah penangkapan yang ditujukan pada Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant.

Kendati demikian, Gedung Putih mengatakan akan memblokir undang-undang mengenai sanksi tersebut.


Dalam wawancara dengan radio Sirius XM, Netanyahu menyambut baik rancangan undang-undang AS untuk mensanksi ICC. Menurutnya itu merupakan posisi Washington.

“Saya pikir itu masih merupakan posisi Amerika karena ada konsensus bipartisan beberapa hari yang lalu,” ujarnya, seperti dimuat AFP pada Senin (3/6).

Namun Netanyahu mengaku kecewa karena Biden menolak menyetujuinya.

"Sekarang, kamu bilang ada tanda tanya (soal sikap Biden). Dan sejujurnya, saya terkejut dan kecewa," tegasnya.

Bulan lalu, Kepala Jaksa ICC, Karim Khan mengajukan surat perintah untuk menangkap Netanyahu, Gallant dan tiga pejabat tinggi Hamas yakni Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh dan Mohamed Deif.

Kelimanya diduga bersalah atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan sejak perang meletus 7 Oktober tahun lalu.

Washington bukan anggota ICC, dan secara tradisional menolak yurisdiksinya untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi warga negara AS, namun telah bekerja sama dengan pengadilan tersebut dalam beberapa masalah sebagai pengamat.

Menghadapi dorongan Partai Republik untuk menjatuhkan sanksi terhadap ICC, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan kepada bahwa sanksi bukanlah pendekatan yang tepat.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya