Berita

Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich/Net

Dunia

Menteri Sayap Kanan Israel Bakal Mundur Jika Netanyahu Setujui Gencatan Senjata Biden

MINGGU, 02 JUNI 2024 | 11:01 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Proposal gencatan senjata permanen di Jalur Gaza yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mendapat penolakan tegas dari sejumlah pejabat Israel.

Dua menteri sayap kanan Israel pada Minggu (2/6) mengancam akan mundur dan meruntuhkan koalisi pemerintahan jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui proposal gencatan senjata tersebut.

Dikatakan bahwa Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menentang kesepakatan apa pun sebelum misi utama Israel menghancurkan Hamas sampai ke akarnya tercapai.


"Saya tidak akan menjadi bagian dari pemerintah yang menyetujui garis besar yang diusulkan dan mengakhiri perang tanpa menghancurkan Hamas dan membawa kembali semua sandera," cuit Smotrich dalam unggahan di media sosial, seperti dimuat BBC.

Kata-kata yang sama juga disuarakan Ben-Gvir. Dia mengatakan bahwa kesepakatan semacam itu sembrono jika disetujui, sementara Hamas belum hancur.

"Saya bersumpah membubarkan pemerintah daripada menyetujui usulan tersebut," tegasnya.

Koalisi sayap kanan Netanyahu memegang mayoritas tipis di parlemen, mengandalkan sejumlah faksi, termasuk partai Otzma Yehudit pimpinan Ben Gvir yang memegang enam kursi dan partai Zionisme Religius pimpinan Smotrich yang memegang tujuh kursi untuk mempertahankan kekuasaan.

Namun Yair Lapid, salah satu politisi oposisi paling berpengaruh di Israel, dengan cepat menawarkan dukungannya kepada Netanyahu. Partai Yesh Atid yang dipimpin Lapid memegang 24 kursi.

"(Pemerintahan) Netanyahu akan dapat jaminan aman jika Ben-Gvir dan Smotrich meninggalkan pemerintahan," ujarnya.

Sementara itu, PM Netanyahu sendiri menegaskan tidak akan ada gencatan senjata permanen sampai kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dihancurkan dan semua sandera dibebaskan.

Proposal gencatan senjata Biden terdiri dari tiga tahap, dimulai dengan gencatan senjata enam minggu di mana Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan menarik diri dari wilayah berpenduduk Gaza. Kesepakatan itu pada akhirnya akan mengarah pada pembebasan semua sandera, penghentian permusuhan permanen dan rencana rekonstruksi besar-besaran di Gaza.

Hamas dalam sebuah pernyataan menyambut baik proposal gencatan senjata permanen yang terdiri dari tiga fase.

"Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menyambut positif apa yang termuat dalam pidato Presiden AS Joe Biden atas seruannya terkait masalah Palestina," kata Hamas.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya