Berita

Ilustrasi emas/Ist

Politik

Legislator PAN Desak Investigasi Antam Buntut 109 Ton Emas Palsu

MINGGU, 02 JUNI 2024 | 09:24 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait tata kelola 109 ton emas di PT Antam tahun 2010-2021. Mereka  diduga meletakkan logo Antam di emas swasta secara ilegal.

Merespons hal ini, Pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta dilakukan investigasi menyeluruh di PT Antam agar terbuka semua dugaan penyelewengan yang merugikan masyarakat.

“Siapa pun yang bersalah harus ditindak tegas. Pemalsuan emas logo Antam ini jelas-jelas merugikan masyarakat. Sudah seharusnya pelaku dihukum berat agar menjadi efek jera,” kata Eddy kepada wartawan, Minggu (2/6).


Menurutnya, investigasi menyeluruh harus dilakukan karena seharusnya sudah ada mekanisme pengawasan internal yang ternyata gagal melakukan deteksi terhadap kasus ini.

"BUMN itu kan sudah ada sistem pengawasan internalnya. Artinya pengawasan internal berhasil dikelabui atau justru ada kemungkinan lain," tanya politikus PAN ini.

Eddy menambahkan, dengan terbukanya kasus ini maka Komisi VII DPR RI akan mendesak seluruh kegiatan bisnis Antam diperiksa untuk mengantisipasi penyelewengan di berbagai sektor lainnya.

"Pemeriksaan harus dilakukan menyeluruh agar tidak terjadi penyelewengan dari unit usaha lainnya dan deteksi dini bisa dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masyarakat," tutup Eddy.



Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Tak Ada Pintu Setop Perang Iran versus AS-Israel

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:02

Prabowo di Tengah Massa Buruh Tak Lagi Hadapi Kritik, tapi Terima Dukungan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:00

Pertama Kali Presiden RI Dielu-elukan Buruh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:28

Polri Apresiasi Massa Buruh Tertib

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:20

Perpres Ojol 92 Persen Bisa Picu Kenaikan Tarif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:01

Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH: Politik Merangkul untuk Mengendalikan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:42

Waspada Gelombang Tinggi saat Libur Panjang Pekan Ini

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:19

Kaji Ulang Wacana Pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:00

Perbedaan Lokasi May Day Tak Perlu Diperdebatkan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:32

Perpina DKI Serukan Kepemimpinan Perempuan Berdaya

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:06

Selengkapnya