Kalangan pengamat internasional dan masalah maritim menuding Republik Rakyat China membuat aturan yang menguntungkan Beijing dengan melarang penangkapan ikan oleh nelayana Filipina di perairan yang disengketakan kedua negara.
Moratorium penangkapan ikan itu diberlakukan China sejak 1 Mei lalu hingga 16 September mendatang.
Nelayan-nelayan Filipina yang menganggap perairan itu sebagai milik Filipina tidak mengindahkan larangaan dan tetap melakukan penangkapan. Tidak sedikit dari mereka yang ditangkap Penjaga Pantai China atau China Coast Guard (CCG).
Hari Senin lalu (29/5),
South China Morning Post (SCMP) melaporkana, Kementerian Luar Negeri Filipina meminta China menghentikan tindakan ilegal yang melanggar kedaulatan, hak kedaulatan, dan yurisdiksi Filipina.
Filipina meminta China mematuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional, khususnya putusan arbitrase tahun 2016 yang final dan mengikat. Putusan itu memenangkan Manila dan menyatakan bahwa klaim China atas perairaan itu tidak memiliki dasar hukum.
Namun China yang mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan, menolak menerima keputusan tersebut.
Presiden lembaga pemikir Stratbase ADR Institute yang berbasis di Manila, Dindo Manhit, mengatakan larangan penangkapan ikan tersebut sejalan dengan “tindakan koersif” China dalam memperkuat klaimnya di perairan yang disengketakan.
“Langkah ini melemahkan otoritas Filipina atas wilayah yang menjadi haknya karena China terus menentang tatanan internasional yang berdasarkan aturan,” kata Manhit.
Filipina telah berulang kali mengajukan protes diplomatik atas keputusan Tiongkok, yang menurut para ahli dilakukan dalam upaya untuk menegakkan hak-hak negara tersebut berdasarkan hukum internasional, meskipun Tiongkok kemungkinan besar tidak akan menanggapi keluhan tersebut.
“Ini berarti kami menyatakan bahwa kami tidak mengakui larangan tersebut. Kita juga harus mendorong penggugat lain untuk melakukan hal yang sama,” kata Sherwin Ona, profesor di departemen ilmu politik Universitas De La Salle.
Laksamana Filipina yang menjadi pusat kisah ‘kesepakatan baru’ memecah keheningan atas dugaan perjanjian Laut Cina Selatan.
Analis kebijakan luar negeri dan keamanan Lucio Pitlo III mengatakan bahwa para nelayan non-Tiongkok pada masa lalu dapat mengarungi perairan tersebut tanpa ditangkap.
Namun, apakah hal ini akan berubah tahun ini masih harus dilihat, menurut pakar tersebut.
Beijing mengumumkan pembekuan penangkapan ikan setelah menyatakan pihaknya akan memberdayakan pejabat penjaga pantai untuk menahan orang asing yang “memasuki tanpa izin” di Laut China Selatan.
Pemberitahuan tersebut muncul setelah konvoi kapal Filipina berlayar untuk mendistribusikan bahan bakar dan pasokan kepada para nelayan di dekat Scarborough Shoal yang dikuasai China pada tanggal 15 Mei.
“Daripada diberlakukan secara sepihak, larangan penangkapan ikan secara bersama atau terkoordinasi mungkin akan mendapatkan lebih banyak dukungan regional,” kata Pitlo.
Juru bicara angkatan laut Filipina, Komodor Ray Vincent Trinidad, mengatakan pada hari Selasa bahwa patroli telah ditingkatkan dan kapal tambahan dikerahkan untuk memantau dan melindungi nelayan di Laut Filipina Barat, istilah Manila untuk bagian Laut Cina Selatan yang berada dalam zona ekonomi eksklusifnya.
“Angkatan Laut Filipina tidak mengakui pernyataan provokatif ini dan kami juga tidak akan gentar dalam menjalankan mandat kami untuk menjamin kesejahteraan warga Filipina di mana pun mereka berada, di darat atau di laut,” kata Trinidad kepada wartawan.
Analis pertahanan VK Parada mengatakan tindakan terbaru China dimaksudkan untuk menakut-nakuti kapal sipil memasuki perairan yang disengketakan, dan menambahkan bahwa pihaknya sebagian besar khawatir dengan dampak meningkatnya keterlibatan non-militer dalam kegiatan di Laut Cina Selatan.
“Mengancam akan menangkap pelanggar berarti China mengakui bahaya yang ditimbulkan oleh meningkatnya keterlibatan warga sipil dalam pendekatan yang mereka lakukan saat ini di Laut China Selatan,” katanya.
“Tiongkok tahu bahwa mereka tidak dapat menggunakan tingkat agresi yang sama seperti yang dilakukan angkatan laut dan penjaga pantai Filipina terhadap nelayan Filipina, jadi China berharap dapat mencegah keterlibatan mereka secara langsung.”
Meskipun larangan tersebut diperkirakan akan semakin memperdalam ketegangan, Beijing kemungkinan besar tidak akan mendapatkan reaksi internasional yang lebih besar dengan menahan warga sipil Filipina, kata para pengamat.
“Partisipasi aktif masyarakat sipil menimbulkan kerugian reputasi yang lebih besar di pihak China, namun juga risiko lebih besar terjadinya insiden yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan kerusakan properti, atau lebih buruk lagi, hilangnya nyawa. Ini adalah sesuatu yang ingin dihindari oleh Beijing dan Manila,” kata Parada.
Dia menambahkan sikap Beijing saat ini juga menimbulkan banyak pertanyaan mengenai implikasi diplomatik dan keamanan, seperti “seberapa besar kekuatan” yang ingin digunakan Tiongkok, apakah negara tersebut akan terus menangkap pelanggar, dan di mana para tahanan akan ditahan.
Para ahli mendesak Filipina untuk berhati-hati dalam menanggapi jika Tiongkok menindaklanjuti ancamannya.
“Jika Tiongkok benar-benar bertindak gegabah dengan menangkap para nelayan, maka Filipina tidak punya pilihan selain meningkatkan tindakan mereka melalui operasi penyelamatan. Menurut saya, Filipina harus membicarakan rasionalitas dengan Tiongkok mengenai skenario hari kiamat yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak,” kata Joshua Espeña, wakil presiden Kerja Sama Pembangunan dan Keamanan Internasional.
Meskipun Filipina bukan satu-satunya yang mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan, para ahli percaya bahwa Beijing memandang Manila sebagai pemain lemah yang dapat ditangkis dengan taktik intimidasi.
“Meskipun hal ini mungkin terjadi pada pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Marcos saat ini berbeda, dimana Manila mengadopsi pendekatan seluruh masyarakat dalam hal ini,” kata Espeña.
Parada mengatakan bahwa Beijing “memberikan tekanan yang jauh lebih kecil” terhadap Hanoi dibandingkan terhadap Manila karena China “dengan enggan menghargai kekuatan dan pasukan Vietnam merupakan ancaman yang lebih besar terhadap Tiongkok dibandingkan terhadap Filipina sendiri”.
Ona dari Universitas De La Salle mengatakan Filipina harus melakukan lebih dari sekadar mengungkap aktivitas China di perairan tersebut dengan memberikan dukungan yang lebih kuat kepada nelayan skala kecil melalui patroli yang intensif dan bantuan dari unit pemerintah setempat.
“Banyak dari mereka bergantung pada tangkapan harian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, yang akan berdampak signifikan terhadap pendapatan rumah tangga. Kita perlu melindungi nelayan kita dengan mengawal mereka dan memberikan bantuan,” katanya.
Ketika ketegangan terus meningkat di laut lepas, para nelayan Filipina telah berjanji untuk mengabaikan larangan “tidak berdasar” yang dikeluarkan Tiongkok.
“Tidak ada entitas asing yang berhak melarang kami menangkap ikan di wilayah kami sendiri,” kata Joey Marabe, koordinator kelompok nelayan Pamalakaya-Zambales.
“Merupakan sebuah penghinaan dan tidak dapat diterima bahwa China menerapkan larangan penangkapan ikan dengan alasan konservasi laut ketika mereka melakukan aktivitas destruktif seperti reklamasi dan praktik penangkapan ikan ilegal.”
