Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran bahas sinkronisasi RAPBN 2025/RMOL

Politik

SMI dan Tim Prabowo Bahas Sinkronisasi RAPBN 2025

JUMAT, 31 MEI 2024 | 16:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (31/5).

Salah satu yang disinggung adalah susunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk disinkronkan dengan program pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kementerian Keuangan memiliki tugas yang sangat penting, yaitu menyiapkan RAPBN 2025. Ini instrumen yang sangat penting bagi pemerintahan, termasuk pemerintahan di bawah Bapak Prabowo dan Gibran untuk menjalankan program-programnya," kata Sri Mulyani.


Ia berujar, dalam proses penyusunan RAPBN 2025, diperlukan komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi dari sejumlah pihak.

Dengan begitu, APBN 2025 bisa menampung aspirasi program-program baru dengan tetap menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian, kredibilitas, dan confidence dari berbagai stakeholder.

Komunikasi dan sinkronisasi juga perlu dilakukan agar program pemerintah baru bisa dijalankan dengan baik.

"Ini adalah tujuan yang sangat baik. Minggu lalu saya menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 yang baru saja mendapatkan pandangan dari seluruh fraksi DPR," katanya.

Pada pekan depan, Kemenkeu juga akan memberikan tanggapan pandangan fraksi-fraksi di DPR terhadap Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PKF) 2025.

"Itu semuanya nanti akan dirangkum menjadi nota keuangan RAPBN 2025, yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi," katanya.

"Karena prosesnya begitu intens dan ini menyangkut pengelolaan APBN yang begitu sangat penting, maka sinkronisasi komunikasi dan koordinasi menjadi sangat penting," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya