Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran bahas sinkronisasi RAPBN 2025/RMOL

Politik

SMI dan Tim Prabowo Bahas Sinkronisasi RAPBN 2025

JUMAT, 31 MEI 2024 | 16:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (31/5).

Salah satu yang disinggung adalah susunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk disinkronkan dengan program pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kementerian Keuangan memiliki tugas yang sangat penting, yaitu menyiapkan RAPBN 2025. Ini instrumen yang sangat penting bagi pemerintahan, termasuk pemerintahan di bawah Bapak Prabowo dan Gibran untuk menjalankan program-programnya," kata Sri Mulyani.


Ia berujar, dalam proses penyusunan RAPBN 2025, diperlukan komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi dari sejumlah pihak.

Dengan begitu, APBN 2025 bisa menampung aspirasi program-program baru dengan tetap menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian, kredibilitas, dan confidence dari berbagai stakeholder.

Komunikasi dan sinkronisasi juga perlu dilakukan agar program pemerintah baru bisa dijalankan dengan baik.

"Ini adalah tujuan yang sangat baik. Minggu lalu saya menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 yang baru saja mendapatkan pandangan dari seluruh fraksi DPR," katanya.

Pada pekan depan, Kemenkeu juga akan memberikan tanggapan pandangan fraksi-fraksi di DPR terhadap Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PKF) 2025.

"Itu semuanya nanti akan dirangkum menjadi nota keuangan RAPBN 2025, yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi," katanya.

"Karena prosesnya begitu intens dan ini menyangkut pengelolaan APBN yang begitu sangat penting, maka sinkronisasi komunikasi dan koordinasi menjadi sangat penting," tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya