PT PLN (Persero) mengaku membutuhkan suntikan dana dari negara sebesar Rp23,95 triliun untuk bisa 100 persen mengaliri listrik di seluruh desa Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (30/5).
"Kami mengakui untuk melistriki desa 100 persen berbasis membutuhkan dana sekitar Rp23 triliun. Itu sampai selesai," kata Darmawan, dikutip Jumat (31/5).
Menurut Darmawan, jika anggaran tersebut tersedia, maka rasio elektrifikasi bisa terpenuhi 100 persen di tahun ini.
Namun, jika tidak adanya penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah, maka target itu diprediksi baru akan tercapai pada 2027 mendatang.
Meski tidak adanya suntikan PMN pada 2023 dan 2024, kata Darmawan program listrik desa tetap akan dijalankan PLN dengan mengandalkan dana perusahaan.
Jika mengacu pada target, program listrik desa 2023 PLN menyasar 1.997 desa dengan dana anggaran mencapai Rp4,75 triliun, dan di tahun ini PLN butuh Rp1,47 triliun untuk mengaliri listrik ke berbagai desa.
Namun, dengan hanya mengandalkan dana dari perusahaan, PLN disebut hanya mampu mengerjakan program listrik desa di 2023-2024 sebanyak 1.411 desa dengan 37.887 pelanggan.
Untuk itu, guna mendorong semakin banyak desa yang teraliri listrik, Darmawan berharap adanya suntikan PMN ke PLN di 2025. Ia pun meminta dukungan Komisi VII DPR RI agar PLN bisa mendapatkan PMN.
"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Komisi VII untuk kedepannya agar PLN bisa mendapatkan PMN untuk mendukung program lisdes di 2025 yang sudah dianggarkan sebesar Rp3 triliun (untuk 1.092 desa)," pungkas Darmo.
