Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

PLN Akui Butuh Suntikan Negara Rp23 T untuk Aliri Listrik ke Desa

JUMAT, 31 MEI 2024 | 14:17 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

PT PLN (Persero) mengaku membutuhkan suntikan dana dari negara sebesar Rp23,95 triliun untuk bisa 100 persen mengaliri listrik di seluruh desa Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (30/5).

"Kami mengakui untuk melistriki desa 100 persen berbasis membutuhkan dana sekitar Rp23 triliun. Itu sampai selesai," kata Darmawan, dikutip Jumat (31/5).


Menurut Darmawan, jika anggaran tersebut tersedia, maka rasio elektrifikasi bisa terpenuhi 100 persen di tahun ini.

Namun, jika tidak adanya penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah, maka target itu diprediksi baru akan tercapai pada 2027 mendatang.

Meski tidak adanya suntikan PMN pada 2023 dan 2024, kata Darmawan program listrik desa tetap akan dijalankan PLN dengan mengandalkan dana perusahaan.

Jika mengacu pada target, program listrik desa 2023 PLN menyasar 1.997 desa dengan dana anggaran mencapai Rp4,75 triliun, dan di tahun ini PLN butuh Rp1,47 triliun untuk mengaliri listrik ke berbagai desa.

Namun, dengan hanya mengandalkan dana dari perusahaan, PLN disebut hanya mampu mengerjakan program listrik desa di 2023-2024 sebanyak 1.411 desa dengan 37.887 pelanggan.

Untuk itu, guna mendorong semakin banyak desa yang teraliri listrik, Darmawan berharap adanya suntikan PMN ke PLN di 2025. Ia pun meminta dukungan Komisi VII DPR RI agar PLN bisa mendapatkan PMN.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Komisi VII untuk kedepannya agar PLN bisa mendapatkan PMN untuk mendukung program lisdes di 2025 yang sudah dianggarkan sebesar Rp3 triliun (untuk 1.092 desa)," pungkas Darmo.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

UPDATE

Rupiah Kembali Tertekan ke Rp18.095 per Dolar AS saat Harga Minyak Dunia Terkoreksi

Senin, 09 November 2026 | 10:22

Legislator PKB Desak Maksimalkan SAR dan Keselamatan Petugas Pemadam Karhutla

Senin, 09 November 2026 | 10:00

IHSG Dibuka Hijau, Saham Bergerak Beragam

Senin, 09 November 2026 | 09:21

Jokowi Diduga Otak Skenario di Balik Polemik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 09:10

MKK Gelar Munajat Nasional, Doakan Keselamatan Bangsa dan Kepemimpinan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Kupas Tuntas Makna Logo dan Tema Hari Pahlawan 2026

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Ada Agenda Politik di Balik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 08:47

Mayoritas Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 09 November 2026 | 08:38

Wajah Baru Layanan Haji Arab Saudi: Menhaj RI Soroti Transparansi hingga Kolaborasi Lintas Negara

Senin, 09 November 2026 | 08:33

LAPD Andalkan Rights Issue untuk Perkuat Bisnis Jasa Pertambangan

Senin, 09 November 2026 | 08:15

Selengkapnya