Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

PLN Akui Butuh Suntikan Negara Rp23 T untuk Aliri Listrik ke Desa

JUMAT, 31 MEI 2024 | 14:17 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

PT PLN (Persero) mengaku membutuhkan suntikan dana dari negara sebesar Rp23,95 triliun untuk bisa 100 persen mengaliri listrik di seluruh desa Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (30/5).

"Kami mengakui untuk melistriki desa 100 persen berbasis membutuhkan dana sekitar Rp23 triliun. Itu sampai selesai," kata Darmawan, dikutip Jumat (31/5).


Menurut Darmawan, jika anggaran tersebut tersedia, maka rasio elektrifikasi bisa terpenuhi 100 persen di tahun ini.

Namun, jika tidak adanya penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah, maka target itu diprediksi baru akan tercapai pada 2027 mendatang.

Meski tidak adanya suntikan PMN pada 2023 dan 2024, kata Darmawan program listrik desa tetap akan dijalankan PLN dengan mengandalkan dana perusahaan.

Jika mengacu pada target, program listrik desa 2023 PLN menyasar 1.997 desa dengan dana anggaran mencapai Rp4,75 triliun, dan di tahun ini PLN butuh Rp1,47 triliun untuk mengaliri listrik ke berbagai desa.

Namun, dengan hanya mengandalkan dana dari perusahaan, PLN disebut hanya mampu mengerjakan program listrik desa di 2023-2024 sebanyak 1.411 desa dengan 37.887 pelanggan.

Untuk itu, guna mendorong semakin banyak desa yang teraliri listrik, Darmawan berharap adanya suntikan PMN ke PLN di 2025. Ia pun meminta dukungan Komisi VII DPR RI agar PLN bisa mendapatkan PMN.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Komisi VII untuk kedepannya agar PLN bisa mendapatkan PMN untuk mendukung program lisdes di 2025 yang sudah dianggarkan sebesar Rp3 triliun (untuk 1.092 desa)," pungkas Darmo.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya