Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

PLN Akui Butuh Suntikan Negara Rp23 T untuk Aliri Listrik ke Desa

JUMAT, 31 MEI 2024 | 14:17 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

PT PLN (Persero) mengaku membutuhkan suntikan dana dari negara sebesar Rp23,95 triliun untuk bisa 100 persen mengaliri listrik di seluruh desa Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (30/5).

"Kami mengakui untuk melistriki desa 100 persen berbasis membutuhkan dana sekitar Rp23 triliun. Itu sampai selesai," kata Darmawan, dikutip Jumat (31/5).


Menurut Darmawan, jika anggaran tersebut tersedia, maka rasio elektrifikasi bisa terpenuhi 100 persen di tahun ini.

Namun, jika tidak adanya penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah, maka target itu diprediksi baru akan tercapai pada 2027 mendatang.

Meski tidak adanya suntikan PMN pada 2023 dan 2024, kata Darmawan program listrik desa tetap akan dijalankan PLN dengan mengandalkan dana perusahaan.

Jika mengacu pada target, program listrik desa 2023 PLN menyasar 1.997 desa dengan dana anggaran mencapai Rp4,75 triliun, dan di tahun ini PLN butuh Rp1,47 triliun untuk mengaliri listrik ke berbagai desa.

Namun, dengan hanya mengandalkan dana dari perusahaan, PLN disebut hanya mampu mengerjakan program listrik desa di 2023-2024 sebanyak 1.411 desa dengan 37.887 pelanggan.

Untuk itu, guna mendorong semakin banyak desa yang teraliri listrik, Darmawan berharap adanya suntikan PMN ke PLN di 2025. Ia pun meminta dukungan Komisi VII DPR RI agar PLN bisa mendapatkan PMN.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Komisi VII untuk kedepannya agar PLN bisa mendapatkan PMN untuk mendukung program lisdes di 2025 yang sudah dianggarkan sebesar Rp3 triliun (untuk 1.092 desa)," pungkas Darmo.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya