Berita

Menteri Perang dari Partai Persatuan Nasional, Benny Gantz/Net

Dunia

Menteri Perang Israel Ancam Bubarkan Pemerintahan Netanyahu

JUMAT, 31 MEI 2024 | 09:23 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Ketegangan internal Israel semakin terasa kuat setelah Menteri Perang dari Partai Persatuan Nasional, Benny Gantz mengajukan rancangan undang-undang untuk membubarkan Knesset atau parlemen.

Mengutip Reuters pada Jumat (31/5), langkah ini menyusul ultimatum Gantz yang dikeluarkan Mei lalu, menuntut agar Netanyahu menyetujui pembentukan pemerintah Gaza.

Gantz mengancam akan keluar dari koalisi jika tidak ada kesepakatan yang dicapai, meskipun partai Likud yang dipimpin Perdana Menteri dan sekutu sayap kanan masih memiliki mayoritas kursi tanpa Gantz.


Partai Likud merespons dengan mengatakan bahwa pembubaran pemerintah akan merugikan upaya mereka membebaskan 120 sandera yang masih ditahan Hamas.

Netanyahu, yang telah lama mengukuhkan reputasinya sebagai sosok yang agresif dalam bidang keamanan, menghadapi meningkatnya ketidakpuasan publik setelah serangan Hamas pada 7 Oktober yang terjadi di bawah kepemimpinannya.

Serangan Israel di Gaza sejak saat itu telah memicu kecaman internasional, termasuk dari sekutu terpenting Israel, Amerika Serikat.

Gantz bergabung dengan pemerintahan Netanyahu tak lama setelah serangan 7 Oktober. Sebagai anggota kabinet perang, ia membantu mengatur serangan Israel di Gaza, namun ketegangan semakin meningkat seiring perang yang tidak kunjung selesai.

Dia telah muncul sebagai saingan politik utama Netanyahu sejak 7 Oktober, dengan jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa ia akan menerima suara terbanyak jika pemilu sela diadakan.

Partai Gantz, bagaimanapun, hanya memiliki delapan kursi di parlemen dari 120 kursi dan koalisi sayap kanan Netanyahu menguasai mayoritas dengan 64 kursi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya