Berita

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin meninjau layanan adminduk di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, Kamis (30/5)/Ist

Nusantara

Budi Awaluddin: Seluruh Layanan Adminduk di Jakarta Gratis

JUMAT, 31 MEI 2024 | 00:29 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Memasuki musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari akhir Mei sampai awal Juni di Jakarta, loket-loket layanan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dipenuhi warga yang melakukan registrasi guna keperluan pendidikan.

Di samping itu program pendataan dan penertiban administrasi kependudukan alias Adminduk juga menambah jumlah antrean warga pada tiap loket kelurahan di seluruh wilayah Jakarta.

Contohnya ruang pelayanan Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, dipenuhi warga yang melakukan permohonan layanan Dukcapil.


Untuk memastikan pelayanan profesional, Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengerahkan jajarannya untuk mengawal pelayanan di tiap kelurahan.

Kadis Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin meninjau langsung loket Kelurahan Pulo Gebang. Di sana Budi menemukan banyak warga yang terdampak penataan dan penertiban kependudukan untuk melakukan pengaktifan kembali.

“Mulai hari ini hingga ke depan jajaran Dinas Dukcapil  DKI ditugaskan untuk turun langsung ke loket-loket di kelurahan guna melakukan mitigasi masalah warga,” kata Budi di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, Kamis (30/5).

Dalam tinjauan kali ini ditemukan beberapa warga yang awalnya merasa takut akan asetnya seperti surat kendaraan bermotor yang harus mengubah lagi atas kepindahan domisili yang baru.

“Namun untuk permohonan tersebut tidak ada biaya lagi karena sudah 0 rupiah untuk biaya balik nama kendaraan,” kata Budi.

Farida, salah satu warga yang berdialog dengan Budi menyampaikan terima kasih atas layanan yang cepat untuk mengaktifkan kembali Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya yang sempat diblokir.

“Saya pikir ngurusnya akan  sulit tapi ternyata gampang,” kata Farida warga  RT 07/ 01 Rawa Bebek Kelurahan Pulo Gebang yang mengurus pengaktifan kembali karena keperluan haji ibunya.

Budi menambahkan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan adalah gratis, termasuk permohonan pengaktifan kembali NIK yang terdampak penataan dan penertiban kependudukan.

“Warga silakan lapor jika ada oknum yang memanfaatkan layanan ini,” pungkas Budi.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya