Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin meninjau layanan adminduk di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, Kamis (30/5)/Ist
Memasuki musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari akhir Mei sampai awal Juni di Jakarta, loket-loket layanan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dipenuhi warga yang melakukan registrasi guna keperluan pendidikan.
Di samping itu program pendataan dan penertiban administrasi kependudukan alias Adminduk juga menambah jumlah antrean warga pada tiap loket kelurahan di seluruh wilayah Jakarta.
Contohnya ruang pelayanan Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, dipenuhi warga yang melakukan permohonan layanan Dukcapil.
Untuk memastikan pelayanan profesional, Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengerahkan jajarannya untuk mengawal pelayanan di tiap kelurahan.
Kadis Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin meninjau langsung loket Kelurahan Pulo Gebang. Di sana Budi menemukan banyak warga yang terdampak penataan dan penertiban kependudukan untuk melakukan pengaktifan kembali.
“Mulai hari ini hingga ke depan jajaran Dinas Dukcapil DKI ditugaskan untuk turun langsung ke loket-loket di kelurahan guna melakukan mitigasi masalah warga,” kata Budi di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, Kamis (30/5).
Dalam tinjauan kali ini ditemukan beberapa warga yang awalnya merasa takut akan asetnya seperti surat kendaraan bermotor yang harus mengubah lagi atas kepindahan domisili yang baru.
“Namun untuk permohonan tersebut tidak ada biaya lagi karena sudah 0 rupiah untuk biaya balik nama kendaraan,” kata Budi.
Farida, salah satu warga yang berdialog dengan Budi menyampaikan terima kasih atas layanan yang cepat untuk mengaktifkan kembali Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya yang sempat diblokir.
“Saya pikir ngurusnya akan sulit tapi ternyata gampang,” kata Farida warga RT 07/ 01 Rawa Bebek Kelurahan Pulo Gebang yang mengurus pengaktifan kembali karena keperluan haji ibunya.
Budi menambahkan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan adalah gratis, termasuk permohonan pengaktifan kembali NIK yang terdampak penataan dan penertiban kependudukan.
“Warga silakan lapor jika ada oknum yang memanfaatkan layanan ini,” pungkas Budi.
