Berita

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin meninjau layanan adminduk di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, Kamis (30/5)/Ist

Nusantara

Budi Awaluddin: Seluruh Layanan Adminduk di Jakarta Gratis

JUMAT, 31 MEI 2024 | 00:29 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Memasuki musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari akhir Mei sampai awal Juni di Jakarta, loket-loket layanan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dipenuhi warga yang melakukan registrasi guna keperluan pendidikan.

Di samping itu program pendataan dan penertiban administrasi kependudukan alias Adminduk juga menambah jumlah antrean warga pada tiap loket kelurahan di seluruh wilayah Jakarta.

Contohnya ruang pelayanan Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, dipenuhi warga yang melakukan permohonan layanan Dukcapil.


Untuk memastikan pelayanan profesional, Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengerahkan jajarannya untuk mengawal pelayanan di tiap kelurahan.

Kadis Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin meninjau langsung loket Kelurahan Pulo Gebang. Di sana Budi menemukan banyak warga yang terdampak penataan dan penertiban kependudukan untuk melakukan pengaktifan kembali.

“Mulai hari ini hingga ke depan jajaran Dinas Dukcapil  DKI ditugaskan untuk turun langsung ke loket-loket di kelurahan guna melakukan mitigasi masalah warga,” kata Budi di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, Kamis (30/5).

Dalam tinjauan kali ini ditemukan beberapa warga yang awalnya merasa takut akan asetnya seperti surat kendaraan bermotor yang harus mengubah lagi atas kepindahan domisili yang baru.

“Namun untuk permohonan tersebut tidak ada biaya lagi karena sudah 0 rupiah untuk biaya balik nama kendaraan,” kata Budi.

Farida, salah satu warga yang berdialog dengan Budi menyampaikan terima kasih atas layanan yang cepat untuk mengaktifkan kembali Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya yang sempat diblokir.

“Saya pikir ngurusnya akan  sulit tapi ternyata gampang,” kata Farida warga  RT 07/ 01 Rawa Bebek Kelurahan Pulo Gebang yang mengurus pengaktifan kembali karena keperluan haji ibunya.

Budi menambahkan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan adalah gratis, termasuk permohonan pengaktifan kembali NIK yang terdampak penataan dan penertiban kependudukan.

“Warga silakan lapor jika ada oknum yang memanfaatkan layanan ini,” pungkas Budi.


Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Ngobrol Serius dengan Kapolri

Senin, 19 Januari 2026 | 05:45

Legislator Golkar Tepis Keterlibatan Bahlil soal Sawit Papua

Senin, 19 Januari 2026 | 05:25

Dokter Tifa: Keren Sekali Mobilnya, Bang Eggi!

Senin, 19 Januari 2026 | 04:59

Mahasiswa Harus jadi Subjek Revolusi Digital, Bukan Hanya Penonton

Senin, 19 Januari 2026 | 04:47

Kader Gerindra Papua Barat Daya Wajib Sukseskan Program Pemerintah

Senin, 19 Januari 2026 | 04:27

Perbakin Lampung Incar Banyak Medali di PON 2028

Senin, 19 Januari 2026 | 03:59

Pendidikan Bukan Persekolahan

Senin, 19 Januari 2026 | 03:48

Maruarar Sirait Dicap Warganet sebagai Penyelamat Konglomerat

Senin, 19 Januari 2026 | 03:24

Narasi Bung Karno Lahir di Jombang Harus jadi Perhatian Pemkab

Senin, 19 Januari 2026 | 02:59

Dankodaeral X Cup 2026 Bidik Talenta Pesepak Bola Muda Papua

Senin, 19 Januari 2026 | 02:45

Selengkapnya