Berita

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin meninjau layanan adminduk di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, Kamis (30/5)/Ist

Nusantara

Budi Awaluddin: Seluruh Layanan Adminduk di Jakarta Gratis

JUMAT, 31 MEI 2024 | 00:29 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Memasuki musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari akhir Mei sampai awal Juni di Jakarta, loket-loket layanan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dipenuhi warga yang melakukan registrasi guna keperluan pendidikan.

Di samping itu program pendataan dan penertiban administrasi kependudukan alias Adminduk juga menambah jumlah antrean warga pada tiap loket kelurahan di seluruh wilayah Jakarta.

Contohnya ruang pelayanan Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, dipenuhi warga yang melakukan permohonan layanan Dukcapil.


Untuk memastikan pelayanan profesional, Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengerahkan jajarannya untuk mengawal pelayanan di tiap kelurahan.

Kadis Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin meninjau langsung loket Kelurahan Pulo Gebang. Di sana Budi menemukan banyak warga yang terdampak penataan dan penertiban kependudukan untuk melakukan pengaktifan kembali.

“Mulai hari ini hingga ke depan jajaran Dinas Dukcapil  DKI ditugaskan untuk turun langsung ke loket-loket di kelurahan guna melakukan mitigasi masalah warga,” kata Budi di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, Kamis (30/5).

Dalam tinjauan kali ini ditemukan beberapa warga yang awalnya merasa takut akan asetnya seperti surat kendaraan bermotor yang harus mengubah lagi atas kepindahan domisili yang baru.

“Namun untuk permohonan tersebut tidak ada biaya lagi karena sudah 0 rupiah untuk biaya balik nama kendaraan,” kata Budi.

Farida, salah satu warga yang berdialog dengan Budi menyampaikan terima kasih atas layanan yang cepat untuk mengaktifkan kembali Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya yang sempat diblokir.

“Saya pikir ngurusnya akan  sulit tapi ternyata gampang,” kata Farida warga  RT 07/ 01 Rawa Bebek Kelurahan Pulo Gebang yang mengurus pengaktifan kembali karena keperluan haji ibunya.

Budi menambahkan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan adalah gratis, termasuk permohonan pengaktifan kembali NIK yang terdampak penataan dan penertiban kependudukan.

“Warga silakan lapor jika ada oknum yang memanfaatkan layanan ini,” pungkas Budi.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Biodigester Komunal Sampah Organik Dibangun di Rusunawa

Rabu, 12 Agustus 2026 | 06:11

Polisi Harus Usut Promosi Miras Berkedok Challenge Hafalan Al-Qur'an

Rabu, 12 Agustus 2026 | 06:06

Wisata Probolinggo Jadi Alternatif Usai Bromo Ditutup

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:48

Peluang Besar Jakarta Gaet Investor Lewat JAFEX 2026

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:25

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Layanan Publik Pemda Harus Tetap Berjalan Meski Keadaan Sulit

Rabu, 12 Agustus 2026 | 04:31

Jangan-jangan Gibran Punya Ijazah Sarjana Tanpa Ijazah SMA

Rabu, 12 Agustus 2026 | 04:27

Challenge Hafalan Qur'an demi Miras Melukai Hati Umat Islam

Rabu, 12 Agustus 2026 | 04:10

Abdoel Moeis: Sastrawan, Wartawan, Pahlawan

Rabu, 12 Agustus 2026 | 03:34

Dokter Tifa Ajak Rakyat Hadiri Sidang Praperadilan di PN Jaksel

Rabu, 12 Agustus 2026 | 03:06

Selengkapnya