Berita

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin meninjau layanan adminduk di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, Kamis (30/5)/Ist

Nusantara

Budi Awaluddin: Seluruh Layanan Adminduk di Jakarta Gratis

JUMAT, 31 MEI 2024 | 00:29 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Memasuki musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari akhir Mei sampai awal Juni di Jakarta, loket-loket layanan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dipenuhi warga yang melakukan registrasi guna keperluan pendidikan.

Di samping itu program pendataan dan penertiban administrasi kependudukan alias Adminduk juga menambah jumlah antrean warga pada tiap loket kelurahan di seluruh wilayah Jakarta.

Contohnya ruang pelayanan Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, dipenuhi warga yang melakukan permohonan layanan Dukcapil.


Untuk memastikan pelayanan profesional, Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengerahkan jajarannya untuk mengawal pelayanan di tiap kelurahan.

Kadis Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin meninjau langsung loket Kelurahan Pulo Gebang. Di sana Budi menemukan banyak warga yang terdampak penataan dan penertiban kependudukan untuk melakukan pengaktifan kembali.

“Mulai hari ini hingga ke depan jajaran Dinas Dukcapil  DKI ditugaskan untuk turun langsung ke loket-loket di kelurahan guna melakukan mitigasi masalah warga,” kata Budi di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur, Kamis (30/5).

Dalam tinjauan kali ini ditemukan beberapa warga yang awalnya merasa takut akan asetnya seperti surat kendaraan bermotor yang harus mengubah lagi atas kepindahan domisili yang baru.

“Namun untuk permohonan tersebut tidak ada biaya lagi karena sudah 0 rupiah untuk biaya balik nama kendaraan,” kata Budi.

Farida, salah satu warga yang berdialog dengan Budi menyampaikan terima kasih atas layanan yang cepat untuk mengaktifkan kembali Nomor Induk Kependudukan (NIK) miliknya yang sempat diblokir.

“Saya pikir ngurusnya akan  sulit tapi ternyata gampang,” kata Farida warga  RT 07/ 01 Rawa Bebek Kelurahan Pulo Gebang yang mengurus pengaktifan kembali karena keperluan haji ibunya.

Budi menambahkan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan adalah gratis, termasuk permohonan pengaktifan kembali NIK yang terdampak penataan dan penertiban kependudukan.

“Warga silakan lapor jika ada oknum yang memanfaatkan layanan ini,” pungkas Budi.


Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya