Berita

Ilustrasi Foto/Net

Bisnis

Negara Maju Dihitung dari Besarnya Pasokan Energi

KAMIS, 30 MEI 2024 | 16:57 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kedaulatan energi akan membawa suatu kemajuan bagi negara. Kemajuan tersebut bukan diukur dari pelaksanaan demokrasi di suatu negara.

Hal itu disampaikan Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Prof. Daniel M. Rosyid saat menyoroti fenomena di bangsa Indonesia saat ini.

“Yang membuat negara-negara maju/industri mencapai tingkat pendapatan tinggi saat ini, sementara kita masih terjebak middle income trap, terjangkit penyakit Belanda yang menggantungkan pendapatannya dari eksploitasi dan ekspor tambang dan sumber daya alam tanpa mampu mengolahnya agar lebih bernilai? Jawabannya bukan demokrasi, tapi energi,” kata Daniel dalam keterangannya, Kamis (30/5).


Lanjut dia, tanpa pasokan energi yang memadai, suatu negara akan terus tergantung dengan negara lain.

Selain itu, dia juga mendorong penggunaan energi nuklir untuk bisa memasok listrik berdaya tinggi tanpa menguras sumber daya alam.

Tanpa pasokan energi yang cukup berharga murah dari PLTN, kita tidak mungkin mengejar kapasitas produksi industrial secara efisien hanya dengan mengandalkan batubara dan renewables mencapai konsumsi energi 5-10 kali lipat dari kita saat ini yang hanya sekitar 1 kL setara minyak atau 1 MW per kapita per tahun,” ungkapnya.

Dengan demikian,  negara maju membutuhkan energi yang melimpah. Namun, anehnya bangsa kita saat ini lebih hanyut dalam nuansa jebakan demokrasi yang membuat kemunduran.

“Barat maju juga bukan karena mereka lebih pintar dan demokratis, tapi mereka memiliki pasokan energi yang cukup untuk menjadi negara pengolah bahan-bahan mentah murah ekspor kita dan menjebak kita dengan utang ribawi,” tegas Daniel.

“Demokrasi hanya masuk akal dan berguna jika bangsa ini tidak tergoda bansos, serangan fajar, dan pinjol,” pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya