Berita

Diskusi bertajuk 'Peran Kemenkeu dalam Mendukung Penanganan Perubahan Iklim' di Hotel Rancamaya, Bogor, Rabu (29/5)/RMOL

Nusantara

Jakarta Kucurkan Anggaran Penanganan Iklim Terbesar

KAMIS, 30 MEI 2024 | 03:03 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

DKI Jakarta menjadi salah satu yang memiliki anggaran paling besar untuk mengatasi perubahan iklim.

Hal tersebut dikatakan Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Boby Wahyu Hernawan.

Menurut Boby, selain Jakarta, Surabaya juga menjadi salah satu daerah yang climate friendly atau yang paling mendukung perubahan iklim dengan dana APBD paling besar di banding daerah lain.


“Beberapa daerah telah memiliki anggaran perubahan iklim yang cukup signifikan, salah satunya adalah Kota Surabaya (19,53 persen) dan Provinsi DKI Jakarta (12,74 persen),” kata Boby dalam diskusi bertajuk 'Peran Kemenkeu dalam Mendukung Penanganan Perubahan Iklim' di Hotel Rancamaya, Bogor, Rabu (29/5).

“Namun, secara nominal, DKI Jakarta memiliki anggaran perubahan iklim yang terbesar, dengan rata-rata per tahun sebesar Rp76.162 miliar,” sambung Boby.

Adapun anggaran tersebut masuk dalam replikasi konsep dan metodologi penandaan anggaran perubahan iklim di daerah atau Regional Climate Budget Tagging (RCBT), yang berfungsi untuk mengidentifikasi capaian aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di daerah.

Lebih lanjut, Boby mengatakan, berdasarkan pilot project rata-rata porsi anggaran untuk perubahan iklim di daerah sebesar 5,38 persen terhadap APBD pada tahun 2020 hingga 2023.

Saat ini, climate budget tagging di tingkat daerah telah diterapkan pada 22 pemerintah daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Di antaranya Kabupaten Subang, Provinsi Aceh, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Papua Barat, Yogyakarta, hingga Jawa Timur.



Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya