Berita

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid hadiri pameran E-katalog, Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) di JIEXPO Kemayoran Jakarta/Ist

Bisnis

E-Katalog Bikin Sistem Pengadaan Lebih Kompetitif dan Transparan

KAMIS, 30 MEI 2024 | 01:03 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kembali menggelar pameran E-katalog, Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) di JIEXPO Kemayoran Jakarta pada 29-31 Mei 2024.

Sebagai implementasi dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pengembangan E-Katalog versi 6, sudah diterapkan di 5 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai piloting.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid menekankan pentingnya transformasi digital yang diimplementasikan melalui E-Katalog versi 6 untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih kompetitif.


"Dengan E-Katalog, sistem pengadaan lebih kompetitif dan transparan sehingga dapat menguntungkan bagi pembeli maupun penjual," kata Arsjad dikutip Kamis (30/5).

Arsjad berharap transformasi digital ini dapat membantu pelaku usaha beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan meningkatkan daya saing mereka dalam ekosistem bisnis yang semakin inklusif.

Sementara itu Ketua Panitia ICEF 2024, Kukrit Suryo Wicaksono yang juga merupakan pengurus Kadin mengungkapkan bahwa bagi UMKM yang mendapatkan order melalui E-Katalog akan difasilitasi untuk mendapatkan pendanaan untuk membantu membiaya usaha mereka.

"Di Kadin ini sekarang ada sekitar 200 lebih asosiasi usaha yang bergabung. Salah satunya adalah teman-teman asosiasi fintech. Mereka siap membantu anggota Kadin lainnya yang perlu bantuan pendanaan," kata Kukrit.

Kepala LKPP, Hendrar Prihadi mengatakan, E-Katalog versi 6 merupakan langkah maju yang signifikan yang mempermudah para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja Pemerintah.

“Melalui fitur baru E-Katalog, pengguna akan lebih cepat menemukan informasi produk yang dibutuhkan, melakukan pembayaran dan memonitor proses transaksi yang sedang berjalan," kata Hendrar Prihadi.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya