Berita

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar/RMOL

Politik

Pemerintah Diminta Hadirkan Pendidikan yang Bagus dan Terjangkau

SELASA, 28 MEI 2024 | 13:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk mengatur perencanaan anggaran pendidikan lebih komprehensif, sehingga tidak menuai polemik di tengah masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar menuturkan, perguruan tinggi negeri (PTN) perlu diberikan perencanaan anggaran yang matang agar biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masih tetap terjangkau.

“Saya kira kita harus benar-benar melakukan perencanaan penganggaran pendidikan lebih komprehensif. Terutama untuk PTN yang memang memiliki kualitas yang bagus,” ucap Muhaimin di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (28/5).


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, perencanaan anggaran penting dilakukan pemerintah agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses pendidikan tinggi yang berkualitas dengan biaya yang murah.

“Nah kalau bagus saja tapi mahal, semua orang (belum tentu) bisa. Justru kehebatan pemerintah itu adalah apabila menghadirkan pendidikan yang bagus dan terjangkau, murah. Oleh karena itu, perhatian kita tidak hanya negeri, swasta (juga) harus makin meningkat kualitasnya,” ujarnya.

Ditanya soal solusi untuk pemerintah agar UKT tidak naik setiap tahun, pria yang akrab disapa Cak Imin ini berpendapat, saling menopang satu sama lain adalah kunci utama. Supaya masyarakat dapat mengenyam pendidikan bagus dan terjangkau.

Selain itu, antara dunia pendidikan dan kerja bisa saling bersinergi agar para mahasiswa yang baru lulus bisa langsung bekerja dengan baik.

“Sebenarnya yang paling penting itu semua saling menopang, supaya satu tidak mampu tertolong yang kuat. Di sisi lain, pendidikan tidak boleh putus, dengan dunia industri link and match-nya bukan sekadar praktikum tapi soal suatu siklus pendidikan long live education,” tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya