Berita

Presiden World Uyghur Congress, Dolkun Isa/Rep

Dunia

Presiden World Uyghur Congress Dilaporkan Atas Dugaan Pelecehan Seksual

SENIN, 27 MEI 2024 | 18:14 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

World Uyghur Congress yang rutin membela isu HAM Uyghur, mengejutkan publik setelah pentolannya diduga melakukan pelecehan seksual. Dolkun Isa yang kini menjabat sebagai Presiden World Uyghur Congress dilaporkan melakukan kekerasan seksual secara verbal terhadap beberapa wanita.

World Uyghur Congress adalah organisasi yang memperjuangkan demokrasi, HAM dan kebebasan bagi masyarakat Uyghur. Organisasi tersebut mendapat dukungan dan pembiayaan dari National Endowment for Democracy (NED) Amerika Serikat.

Dalam sebuah wawancara dengan NOTUS, laman berita milik Allbritton Journalism Institute yang merupakan organisasi pendidikan jurnalis independen berbasis di Washington, salah seorang korban pelecehan bernama Esma Gün, seorang mahasiswi Turki-Belgia yang saat itu berusia 22 tahun, memberikan tangkapan layar percakapannya sebagai bukti bagaimana Dolkun melakukan pelecehan seksual terhadapnya pada 2021.


"Aku ingin menciummu," tulis Dolkun.

Sekalipun Esma mencoba mengalihkan pembicaraan pada topik lain, Dolkun tetap mengatakan bahwa ia ingin menciumnya dan tidak akan membiarkannya pergi.

“Jika tidak, Aku akan senang sekali jika engkau yang menciumku dan engkau selalu ada dalam pikiranku," rayu Dolkun.

Esma menjawab ingin mengajak temannya jika hendak bertemu. Namun Dolkun memintanya untuk datang sendirian saja.

"Apakah kamu memberi tahu teman-temanmu bahwa kita sering komunikasi begini?" tanya Dolkun.

Sebelum wawancaranya dengan NOTUS, Esma enggan menceritakan pelecehan seksual yang dilakukan Dolkun itu kepada orang lain, termasuk mengadu kepada World Uyghur Congress.

"Saya tidak mau orang-orang tahu bahwa pemimpinnya adalah orang seperti itu," tutur Esma, seperti dikutip redaksi dari Notus, Senin (27/5)

Selain itu, NOTUS juga mewawancarai dua korban lainnya dan meminta untuk dirahasiakan namanya karena khawatir akan keselamatannya, juga bercerita mengenai rayuan seksual Dolkun terhadap mereka.

Berkenaan dengan viralnya pemberitaan tersebut, Pada 12 Mei lalu, Dolkun melalui akun X miliknya (@Dolkun_Isa) merilis permintaan maaf dan mengaku salah kepada yang telah merasa dirugikan atas kiriman pesannya.

Kepada masyarakat yang kecewa atas perilakunya, Dolkun juga menyampaikan permintaan maaf. Dolkun menyebut, menjadi presiden World Uyghur Congress adalah pekerjaan yang penuh dengan tekanan dan mempunyai tanggung jawab yang besar.

Namun, kata Dolkun, itu juga tidak bisa menjadi pembenaran baginya untuk mengirimkan pesan yang membuat orang lain tidak nyaman. Dolkun juga mengajak bertemu orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan kiriman pesannya untuk "mendiskusikan secara terbuka dan menemukan solusi bersama."

Selain Dolkun Isa, NOTUS juga menyampaikan bahwa Pejuang Uyghur lainnya bernama Nury Turkel yang kini menjabat ketua Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) sekaligus board directors Uyghur Human Rights Project (UHRP).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya