Temuan penggunaan anggaran hingga Rp6,2 triliun untuk membuat ribuan aplikasi di berbagai instansi pemerintahan telah membuat Presiden Joko Widodo geram.
Pasalnya, hal tersebut membuat bengkak anggaran, karena setiap pergantian kepala instansi atau kepala daerah pasti membuat aplikasi baru.
"Tadi 27 ribu aplikasi yang ada. Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi," kata Jokowi dalam peluncuran INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menegaskan kepada jajarannya di kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah untuk berhenti membuat aplikasi baru mulai tahun ini.
"Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," ujarnya.
"Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru. Setop!" tegas Jokowi.
Untuk itu, ia menggagas pengintegrasian digitalisasi pelayanan publik, dengan menunjuk Perum Peruri sebagai Govtech Indonesia, atau lembaga yang akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di ribuan platform/aplikasi.
Kebijakan itu diikuti dengan peluncuran super apps INA Digital yang akan berisi seluruh layanan publik, seperti layanan BPJS Kesehatan, pengurusan paspor, serta perpanjangan SIM dan STNK.
