Berita

Pimpinan DPR Aceh saat menemui sejumlah wartawan yang berunjukrasa menolak revisi UU Penyiaran, Senin (27/5)/RMOLAceh

Nusantara

DPR Aceh Janji Tindaklanjuti Penolakan RUU Penyiaran ke DPR RI

SENIN, 27 MEI 2024 | 17:37 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh akan menindaklanjuti sejumlah tuntutan wartawan yang menolak revisi Undang-undang (UU) Penyiaran ke DPR RI.

"Saya sudah menerima dokumen ini (petisi menolak revisi UU Penyiaran) dan akan menindaklanjutinya," ujar Ketua DPR Aceh, Zulfadli, saat menerima sejumlah wartawan yang berunjukrasa di halaman Gedung DPR Aceh, Senin (27/5).

Zulfadli mengatakan, dia juga akan mengajak pimpinan DPR Aceh lainnya dan komisi terkait untuk membahas lebih lanjut terkait revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sedang dibahas di DPR RI.


"Saya akan mengajak pimpinan dan komisi satu DPR Aceh, agar proses bisa berjalan dengan lancar," imbuhnya, dikutip Kantor Berita RMOLAceh, Senin (27/5).

Sebelumnya, sejumlah wartawan menggelar aksi demo di depan gedung DPR Aceh, di Banda Aceh, Senin siang (27/5). Mereka meminta DPR Aceh ikut menolak revisi UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang sedang dibahas di DPR RI.

Pantauan Kantor Berita RMOLAceh di lokasi, wartawan yang berunjuk rasa berasal Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI). Mereka membawa spanduk bertuliskan "Tolak Revisi UU Penyiaran Yang Mengecam Kebebasan Pers".

Selain itu, massa aksi juga membawa sejumlah spanduk kecil dengan berbagai tulisan. Seperti, "Tolak Pasal Bermasalah Pada Revisi UU Penyiaran", "Jurnalis Bukan Petugas Rilis, dan "Tanpa Investigasi Kerja Pers Tidak Berarti".

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya