Berita

Presiden Prancis, Emmanuel Macron saat tiba di Kaledonia Baru pada Kamis, 23 Mei 2024/Net

Dunia

Prancis Cabut Status Darurat Kaledonia Baru

SENIN, 27 MEI 2024 | 15:40 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Status darurat yang ditetapkan oleh Prancis di wilayah Kaledonia baru akan berakhir pada Senin malam (27/5), pukul 20.00 waktu Paris.

Kantor Presiden Emmanuel Macron mengatakan pihaknya mencabut status tersebut guna memulai proses deeskalasi dan membangun kembali kondisi untuk dialog damai.

"Presiden telah memutuskan untuk saat ini untuk tidak memperpanjang keadaan darurat," bunyi pernyataan tersebut, seperti dimuat AFP.

Dikatakan bahwa 480 personel polisi telah dikirim ke Kaledonia Baru sebagai bala bantuan.

Kaledonia Baru, yang terletak sekitar 17.000 kilometer dari daratan Prancis dan dikuasai Paris sejak tahun 1853.

Namun banyak penduduk asli Kanak yang masih membenci kekuasaan Prancis atas pulau-pulau mereka dan menginginkan otonomi penuh atau kemerdekaan.

Pemerintah Prancis berencana memberikan hak suara kepada ribuan warga non-pribumi yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut.

Namun masyarakat Kanak sangat menentang tindakan tersebut. Mereka mengatakan hal itu akan melemahkan pengaruh suara mereka.

Reformasi pemilu memicu kerusuhan di pulau tersebut, pemerintah Macron kemudian memberlakukan keadaan darurat pada 15 Mei.

Penerapan tindakan darurat akan meningkatkan kewenangan bagi otoritas keamanan untuk mengatasi tindak kekerasan di suatu wilayah.

Wewenang ini juga mengizinkan polisi melakukan penggeledahan, menyita senjata dan membatasi pergerakan, dengan kemungkinan hukuman penjara bagi pelanggarnya.

Pemerintah Prancis telah mengirimkan ratusan bala bantuan polisi dan militer untuk memulihkan ketertiban di Kaledonia Baru.

Namun, polisi masih berjuang untuk mengendalikan distrik tertentu di ibu kota, Noumea.

Pihak berwenang mengatakan bandara internasional kota itu akan tetap ditutup untuk penerbangan komersial setidaknya hingga 2 Juni.

Presiden Prancis Emmanuel Macron terbang ke Kaledonia Baru pada hari Kamis (23/5) dalam upaya meredakan krisis ini.

Dia berjanji dalam perjalanannya bahwa reformasi pemungutan suara yang direncanakan tidak akan dipaksakan.

“Kekerasan tidak boleh dibiarkan mengakar,” kata Macron di akhir kunjungannya.

Polisi menembak mati seorang pria pada Jumat malam (24/5), sehari setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron berkunjung ke Kaledonia Baru.

Kedatangan 480 polisi tambahan akan menambah jumlah pasukan keamanan Prancis di wilayah Pasifik menjadi sekitar 3.500 orang.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya