Berita

Presiden Prancis, Emmanuel Macron saat tiba di Kaledonia Baru pada Kamis, 23 Mei 2024/Net

Global

Prancis Cabut Status Darurat Kaledonia Baru

SENIN, 27 MEI 2024 | 15:40 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Status darurat yang ditetapkan oleh Prancis di wilayah Kaledonia baru akan berakhir pada Senin malam (27/5), pukul 20.00 waktu Paris.

Kantor Presiden Emmanuel Macron mengatakan pihaknya mencabut status tersebut guna memulai proses deeskalasi dan membangun kembali kondisi untuk dialog damai.

"Presiden telah memutuskan untuk saat ini untuk tidak memperpanjang keadaan darurat," bunyi pernyataan tersebut, seperti dimuat AFP.


Dikatakan bahwa 480 personel polisi telah dikirim ke Kaledonia Baru sebagai bala bantuan.

Kaledonia Baru, yang terletak sekitar 17.000 kilometer dari daratan Prancis dan dikuasai Paris sejak tahun 1853.

Namun banyak penduduk asli Kanak yang masih membenci kekuasaan Prancis atas pulau-pulau mereka dan menginginkan otonomi penuh atau kemerdekaan.

Pemerintah Prancis berencana memberikan hak suara kepada ribuan warga non-pribumi yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut.

Namun masyarakat Kanak sangat menentang tindakan tersebut. Mereka mengatakan hal itu akan melemahkan pengaruh suara mereka.

Reformasi pemilu memicu kerusuhan di pulau tersebut, pemerintah Macron kemudian memberlakukan keadaan darurat pada 15 Mei.

Penerapan tindakan darurat akan meningkatkan kewenangan bagi otoritas keamanan untuk mengatasi tindak kekerasan di suatu wilayah.

Wewenang ini juga mengizinkan polisi melakukan penggeledahan, menyita senjata dan membatasi pergerakan, dengan kemungkinan hukuman penjara bagi pelanggarnya.

Pemerintah Prancis telah mengirimkan ratusan bala bantuan polisi dan militer untuk memulihkan ketertiban di Kaledonia Baru.

Namun, polisi masih berjuang untuk mengendalikan distrik tertentu di ibu kota, Noumea.

Pihak berwenang mengatakan bandara internasional kota itu akan tetap ditutup untuk penerbangan komersial setidaknya hingga 2 Juni.

Presiden Prancis Emmanuel Macron terbang ke Kaledonia Baru pada hari Kamis (23/5) dalam upaya meredakan krisis ini.

Dia berjanji dalam perjalanannya bahwa reformasi pemungutan suara yang direncanakan tidak akan dipaksakan.

“Kekerasan tidak boleh dibiarkan mengakar,” kata Macron di akhir kunjungannya.

Polisi menembak mati seorang pria pada Jumat malam (24/5), sehari setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron berkunjung ke Kaledonia Baru.

Kedatangan 480 polisi tambahan akan menambah jumlah pasukan keamanan Prancis di wilayah Pasifik menjadi sekitar 3.500 orang.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

UPDATE

Jaga Produktivitas dan Kelestarian, Agrinas Palma-BNPB Sinergi Tangkal Karhutla

Selasa, 03 November 2026 | 14:10

Kerja Sama Korea-Indonesia Perkuat Transformasi Digital Koperasi

Selasa, 03 November 2026 | 14:06

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Selasa, 03 November 2026 | 14:01

KPK Lepas Dua Pejabat Asal Kejagung, Mungki Hadipratikto Bakal Bertugas di BGN

Selasa, 03 November 2026 | 14:00

Babak Baru Piala Asia 2027, Alasan dan Jadwal Terbaru Penundaan Turnamen

Selasa, 03 November 2026 | 13:56

Kemlu Benarkan Dua WNI Tewas Saat Memancing di Jepang

Selasa, 03 November 2026 | 13:49

Fraksi Gerindra Belum Bersikap soal Putusan MA terkait Gibran

Selasa, 03 November 2026 | 13:45

Ketua KPK Pastikan Dalam Waktu Dekat Panggil Nusron Wahid

Selasa, 03 November 2026 | 13:35

PKS Minta Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Selasa, 03 November 2026 | 13:29

Soal Boikot Raffi Ahmad, Sosiolog Ingatkan Tanda Kehancuran Negara Bersumber dari Internal

Selasa, 03 November 2026 | 13:11

Selengkapnya