Ilustrasi Pilkada 2024/Net
Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berupaya mensukseskan Pilkada serentak 2024, mulai dari tahapan persiapan hingga pascapemungutan suara, dengan harapan semua berjalan lancar tanpa ekses negatif.
Pencegahan penyebaran berita hoax menjadi salah satu prioritas utama KPU dalam rangka menjaga situasi kondusif selama proses Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada November mendatang.
Untuk menangkal hoax, KPU Jawa Barat telah menggandeng Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) sebagai mitra strategis. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyebarkan informasi yang benar dan mencegah masyarakat terprovokasi oleh berita palsu yang beredar, terutama di wilayah pedesaan.
Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jabar, Adie Saputro menyatakan, edukasi melawan hoax menjadi salah satu indikator keberhasilan Pemilu 2024 lalu yang akan dilanjutkan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
"Penggiat media dan jaringan komunitas radio memiliki peran penting mengawal informasi soal Pilkada. Apalagi, di era digital ini informasi hoax rentan menyebar ke masyarakat," kata Adie Saputro, dikutip
Kantor Berita RMOLJabar, Senin (27/5).
Adie menekankan, tujuan utama sosialisasi ini adalah agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan menelan informasi yang belum tentu benar, khususnya yang diperoleh dari media sosial.
"Kalau belum tahu kebenarannya jangan disampaikan dulu ke media sosial. Jadi, disaring dulu informasinya," ujar Adie.
Ia berharap pegiat media sosial maupun jaringan komunitas radio ikut berkontribusi dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Mengingat dampak negatif dari informasi hoax bisa menimbulkan kegaduhan.
"Jangan sampai terpecah belah gegara pemilu. Kita yang menentukan pilihan untuk masa depan kita juga," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), Akhmad Rofahan menambahkan, komitmen mendukung terciptanya pemilu yang damai dan demokratis.
"Sekitar 350 lebih radio komunitas, di 23 provinsi yang berada dalam naungan JRKI. Radio tersebut bisa memberikan edukasi politik melalui siaran," papar Rofahan.
Langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama yang berada di pedesaan dan akar rumput. Radio komunitas yang mayoritas berada di wilayah pedesaan menjadi media strategis untuk memberikan pemahaman terkait pemilu kepada masyarakat.
"Mayoritas radio komunitas yang kami naungi, berada di wilayah pedesaan dan area
blank spot. Sehingga, radio komunitas menjadi media strategis untuk memberikan penyadaran dan pendidikan politik," pungkas Rofahan.
Dengan sinergi antara KPU Jabar dan JRKI, diharapkan masyarakat Jawa Barat dapat menerima informasi yang akurat dan edukatif. Sehingga Pilkada serentak 2024 dapat berjalan dengan damai dan sukses tanpa adanya gangguan dari berita hoax.
