Berita

Ketua DPP PDIP bidang Politik, Puan Maharani/Ist

Politik

Rakernas V PDIP Rekomendasikan Sistem Pemilu Ditinjau Ulang

MINGGU, 26 MEI 2024 | 17:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP merekomendasikan sistem Pemilu ditinjau ulang, menyusul penilaian bahwa Pemilu 2024 merupakan yang terburuk sepanjang sejarah bangsa Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PDIP bidang Politik, Puan Maharani, saat membacakan rekomendasi Rakernas V PDIP, di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/5).

“Rakernas V menilai Pemilu 2024 merupakan Pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia,” tegasnya.


Penyebabnya, tambah Puan, karena penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang (money politics).

“Buruknya penyelenggaraan Pemilu juga disebabkan ketidaknetralan penyelenggara Pemilu,” sesalnya.

Terkait hal itu, Rakernas V PDIP merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem Pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan.

Rakernas juga menilai, untuk meningkatkan kualitas demokrasi, diperlukan fungsi kontrol dan penyeimbang (checks and balances). Pada saat bersamaan, salah satu tujuan partai politik adalah mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu.

“Rakernas V merekomendasikan kepada Fraksi PDIP DPR agar mendorong kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila, penguatan pelembagaan partai, dan mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang ada di dalam dan yang di luar pemerintahan,” tandasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Febrie Adriansyah Resmi Ajukan Gugatan Praperadilan ke PN Jaksel

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:27

Menko Polkam: Aktivitas Masyarakat Tetap Normal, Pasar dan Mal Ramai

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:26

Gelombang Reshuffle Berlanjut, Zelensky Pecat Dubes Ukraina untuk AS

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:22

Harga Garam Brebes Anjlok saat Panen Raya

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:16

Kelakuan SPPG di Ketapang: Rumah Wartawan Dikepung, Istrinya Diintimidasi

Rabu, 05 Agustus 2026 | 14:02

Situasi di Dalam Negeri Sangat-sangat Mantap

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:52

Laba Tergerus, Saham Lufthansa Anjlok 8 Persen

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:51

Kepemilikan Aset Tak Wajar Jadi Indikator Awal Pencucian Uang

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:40

Api Membakar Lahan, Seorang Ayah Tak Pernah Pulang

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:31

Koperasi Merah Putih Dinilai Jadi Penentu Implementasi Pasal 33 UUD 1945

Rabu, 05 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya