Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menggelar pertemuan bersama para pimpinan Nikkei Inc. di Jepang/Ist

Dunia

Potensi Ekonomi Digital Indonesia Dikupas Airlangga ke Petinggi Nikkei

JUMAT, 24 MEI 2024 | 20:55 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Potensi ekonomi digital Indonesia untuk lebih berkembang sangat mungkin terjadi di masa mendatang.

Berdasarkan data terkini, nilai ekonomi digital dalam negeri telah mencapai 90 miliar dolar AS. Angka ini diproyeksikan akan naik hingga 130 miliar dolar AS pada tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat melakukan courtesy call dengan pimpinan Nikkei Inc., Hidenaka Kato dan Daisuke Arakawa di Main Building Imperial Hotel di Tokyo, Jepang, Jumat (24/5).


Airlangga bahkan meyakini, ekonomi digital dalam negeri selaras dengan potensi peningkatan ekonomi digital di regional ASEAN yang berpenduduk sekitar 600 juta.

Menurut Airlangga, nilai ekonomi digital di kawasan ASEAN bisa meningkat hingga 2 triliun dolar AS dengan implementasi Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Partai Golkar ini juga turut menyinggung masalah keamanan siber.

“Saya melihat cyber security akan selalu menjadi masalah dalam ekonomi digital. Dengan karakteristik negara kepulauan, Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan fibre optic sebagai solusi penyediaan jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia,” kata Airlangga.

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab tersebut, Menko Airlangga dan Daisuke juga berdiskusi tentang hilirisasi, rencana kedatangan Sekjen OECD ke Jakarta, market share dari pasar otomotif Indonesia, hingga signifikansi keanggotaan OECD bagi Indonesia.

Selain keluar dari middle income trap, Airlangga menyebut bergabung ke OECD akan membuat Indonesia memiliki reformasi ekonomi tahap kedua melalui kalibrasi dengan praktik terbaik dari negara lainya.

"Dengan demikian, kami harapkan akan semakin banyak investasi yang masuk ke Indonesia,” pungkas Airlangga.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya