Berita

Megawati Soekarnoputri/Ist

Politik

Pidato di Rakernas, Megawati Singgung Utang Negara dan Kasak-Kusuk Jatah Menteri

JUMAT, 24 MEI 2024 | 20:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Berbagai persoalan yang fundamental tentang pengelolaan negara saat ini dan ke depan diungkap Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Antara lain tentang utang negara dan bagi-bagi kursi menteri.

Soal utang negara, Megawati bahkan melemparkan pertanyaan soal bagaimana harus membayar utang negara yang semakin membesar. Ia membandingkannya dengan situasi ketika dulu Indoensia bisa cepat membayar utang ke IMF.


Megawati menyampaikan sudah menjadi tugas sejarah untuk tidak pernah berhenti berjuang mengangkat harkat dan martabat para petani, buruh, dan nelayan. Ini bukan hanya slogan, tetapi benar-benar menjadi basis keberpihakan Partai.

"Saudara-saudara tahu enggak, sih, para petani kita, mbok pergi temui bahwa mereka itu sekarang karena enggak merasa anak-anak mudanya enggak bisa memberikan harapan kehidupan, makanya ada, loh, berkurang, loh, yang jadi petani yang ada adalah tua-tua. Lalu bahaimana kalau enggak ada makanan," kata Megawati saat memberikan pidatonya dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach Ancol International, Jakarta, Jumat (24/5).

Presiden kelima RI itu pun mengingatkan bagaimana nasib negara jika tidak ada makanan karena petani tidak berproduksi. Megawati menyampaikan bisa saja impor. Tetapi  Megawati mengajak semua berpikir, bagaimana bila negara pengimpor itu menghentikan pengiriman bahan pangan.

"Pikir nanti kalau kekurangan bagaimana dong," kata Megawati.

Di sisi lain, Megawati menyampaikan pengalaman juga mengajarkan bahwa sebagai Partai Politik, PDIP tidak bisa luput dari kekurangan, terlebih ketika berada di pusat kekuasaan. Sembilan tahun telah dilalui dengan berbagai dinamika politik.

"Begitu banyak tarik-menarik kepentingan terjadi, bahkan jabatan menteri pun, yang ibu dengar, nih, sekarang ini sudah mulai pada rebutan, deh," ujarnya.

Lebih jauh, Megawati pun mengatakan dirinya pernah menghadapi krisis multidimensi saat memimpin.

"Saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33, tetapi bersifat zaken cabinet, kabinet profesional. Terbukti, krisis dapat di atasi, dan seluruh utang terutama dengan IMF (International Monetary Fund) dapat dilunasi," tuturnya.

"Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita itu bagaimana cara bayarnya? Ayo mikir? Mikir dong. Jangan enaknya saja tidur, loh. Kayak apa kalau terjadi gimana?" demikian Megawati.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya