Berita

Anggota Komisi X DPR Anita Jacoba Gah/Ist

Politik

DPR Soroti Biaya Pendidikan di Daerah 3T

KAMIS, 23 MEI 2024 | 15:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Anggota Komisi X DPR Anita Jacoba Gah meminta agar Panja Pembiayaan Pendidikan dapat menekankan Pemerintah untuk memprioritaskan pembiayaan pendidikan di wilayah daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Hal ini karena menurutnya perlu perhatian lebih bagi daerah 3T terutama untuk memenuhi sarana dan prasarana pendidikannya.
 
“Saya juga mohon nanti pada prioritas pembiayaan pendidikan ini, nanti kita akan tekankan juga untuk prioritas pembiayaan pendidikan ini di daerah 3T dengan di daerah lain ini harus berbeda,” kata Anita dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/5).


Dia berpendapat bila kebutuhan di daerah 3T baik di Tingkat sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi terutama di Pulau Jawa dengan di daerah 3T berbeda. Sehingga komponen-komponen untuk pembiayaan pendidikan di daerah 3T harus menjadi perhatian khusus.

Hal itu karena selama ini masih dipukul rata, contohnya seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dirinya juga mengungkapkan kerap mendapat sejumlah aspirasi dari sejumlah guru-guru negeri di daerah terpencil yang masih berteriak soal keadilan. Lantaran terkadang tunjangan-tunjangan di daerah terpencil jarang dan telat dibayarkan.

“Jadi memang masih banyak persoalan dalam pembiayaan pendidikan, bicara soal kesejahteraan guru, bicara soal infrastruktur sekolah-sekolah, jalan menuju ke sekolah yang daerah-daerah sangat terpencil. Nah itu juga harus menjadi perhatian kita,” ungkap Legislator Dapil NTT II itu.
 
Dia juga merasa sedih ketika dikirimkan video oleh para guru-guru di daerah terpencil mengenai kondisi jalanan yang harus mereka lewati untuk menuju ke sekolah terutama saat kondisi banjir yang mengharuskan mereka untuk berputar melewati satu hingga dua gunung.

Sementara guru-guru tersebut juga tidak diberikan fasilitas seperti kendaraan bermotor ataupun perahu untuk menyebrang.
 
“Nah ini juga membutuhkan perhatian bagaimana pemerintah bisa mengalokasikan anggaran termasuk biaya-biaya pendidikan ini bukan hanya uang sekolah tapi gedung-gedung sekolah juga masih banyak yang rusak, kesejahteraan guru juga masih banyak yang rusak, infrastruktur juga masih banyak yang rusak,” tutur Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya