Berita

Menteri BUMN Erick Thohir/Net

Bisnis

Saatnya Erick Thohir Luangkan Waktu Benahi BUMN Bermasalah

KAMIS, 23 MEI 2024 | 14:16 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sudah saatnya Menteri BUMN, Erick Thohir untuk meluangkan waktu khusus menangani perusahaan pelat merah yang tidak sehat.

Perusahaan pelat merah seperti PT Indofarma yang kini mengalami kesulitan keuangan dinilai karena tidak mampu menerapkan nilai AKHLAK yang digemakan Erick Thohir.

Menurut pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, penunggakan pembayaran gaji karyawan Indofarma membuktikan adanya kesalahan urus di salah satu BUMN itu.


"Ini membuktikan, tidak semua manajemen BUMN mampu menerapkan nilai AKHLAK yang belakangan ini kerap digemakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/5).

Menilik kasus tunggakan pembayaran gaji tersebut, kata Wildan, terlihat ada dua aspek utama yang harus dibenahi, yakni kompetensi dan sikap adaptif manajemen Indofarma yang kini sedang mengemban jabatan.

"Kompetensi pengelolaan keuangan dan bisnisnya kini dipertanyakan. Perkara penunggakan gaji bisa jadi dipicu oleh ketidakmampuan karyawan Indofarma beradaptasi dengan bisnis farmasi yang terjadi sekarang ini," terang Wildan.

Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, seiring berakhirnya pandemi Covid-19 dan diterapkannya era new normal, bisnis farmasi di tanah air terus tumbuh dan bertahan.

Masyarakat Indonesia tetap membutuhkan obat dan vitamin. PT Indofarma Global Medika selaku BUMN yang berbisnis farmasi, alat kesehatan, dan makanan sehat punya peluang untuk bisa mengembangkan bisnisnya.

"Kementerian BUMN perlu segera memeriksa kasus ini agar bisa segera ditangani. Tata kelola keuangan dan proyeksi pendapatan perseroan perlu segera diaudit. Penunggakan pembayaran gaji ini seharusnya tidak terjadi mengingat BUMN dikelola oleh orang-orang terbaik. Tes masuknya saja sulit kok kemudian ada kesalahan manajemen. Jadi aneh," jelas Wildan.

Wildan meyakini, adanya bisnis tidak sehat yang dikelola BUMN biasanya terjadi karena adanya unsur keterpaksaan. Bisa karena dipaksa oleh kebijakan pemerintah atau bisa juga dipaksa untuk inovatif.

Inovasinya dengan melahirkan anak perusahaan yang ternyata gagal untuk adaptif dan bersaing dengan perusahaan farmasi swasta yang jauh lebih agresif.

"Sudah saatnya Pak Erick meluangkan waktu khusus menangani BUMN yang tidak sehat. Selaku pebisnis berpengalaman, Pak Erick diharapkan bisa menghadirkan solusi," pungkas Wildan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya