Berita

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin/Ist

Nusantara

Penataan Adminduk Juga Sasar ASN Pemprov Jakarta

KAMIS, 23 MEI 2024 | 13:57 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta tidak akan tebang pilih dalam rangka penertiban administrasi kependudukan (Adminduk).

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pun akan tetap diusulkan dalam program penataan adminduk.

"Ini untuk mewujudkan data kependudukan yang akurat," kata Budi lewat keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/5).


Adapun jumlah ASN yang memiliki NIK Jakarta sebanyak 66.061 jiwa dan yang telah dimasukkan usulan penataan non aktif sebesar 12.851jiwa.

"Sedangkan yang telah pindah secara sadar mandiri hingga Mei 2024 sebanyak 1170 jiwa," jelasnya.

Warga Jakarta saat ini di atas kertas mencapai 11.337.563 jiwa dan kemungkinan akan terus bertambah dengan mobilitas penduduk yang dinamis.

Dengan luas wilayah DKI Jakarta sebesar 661,5 km2 maka terdapat 17 jiwa dalam tiap meter perseginya. Jika hal ini tidak ditata dengan baik, maka data kependudukan antara de facto dan de jure tidak sinkron.

"Pada prinsipnya program penataan penertiban administrasi kependudukan ini memiliki manfaat yang baik guna mewujudkan kota global yang berketahanan, inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan," pungkasnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya