Berita

Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak/Net

Dunia

Pemilu Inggris Digelar 4 Juli Mendatang

KAMIS, 23 MEI 2024 | 11:53 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Tanggal pelaksanaan pemilihan umum Inggris telah ditetapkan dan jatuh pada 4 Juli mendatang.

Kabar itu diumumkan oleh Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak di Downing Street pada Rabu (22/5).

Sunak menyebut keputusan itu diambil setelah dirinya berbicara dengan Raja Charles III dan meminta pembubaran parlemen.


"Raja telah mengabulkan permintaan ini dan kami akan mengadakan pemilihan umum pada tanggal 4 Juli,” ujarnya, seperti dimuat AFP.

Dijelaskan Sunak, parlemen akan diprorogasi pada Jumat (23/5), kemudian secara resmi dibubarkan pada Kamis pekan depan (30/5) sebelum proses kampanye dimulai.

Dia menambahkan, pemilu mendatang merupakan kesempatan bagi rakyat Inggris untuk menentukan pemimpin dan masa depan negara.

"Sekarang adalah saatnya bagi Inggris untuk memilih masa depannya," ujarnya.

Jika terselenggara sesuai jadwal, maka pemilu mendatang adalah ketiga sejak referendum Brexit 2016.

Ini berlangsung ketika Sunak mencoba memanfaatkan prospek perbaikan ekonomi untuk mempengaruhi pemilih yang dihantam kenaikan biaya hidup.

Mengurangi inflasi hingga separuh dalam satu tahun, dari angka tertinggi dalam sejarah 11 persen pada akhir 2022, adalah salah satu janji dari lima janji mantan investor itu.

Janji itu tercapai pada tahun lalu, dan pada Rabu (22/5), suku bunga tertahan rendah hampir selama tiga tahun pada 2,3 persen bulan Maret.

Situasi ini mendorong Menteri Keuangan Jeremy Hunt berani mengklaim "ini adalah bukti bahwa rencana kami berjalan”.

Para analis menilai bahwa meski elektabilitas Sunah menurun dibanding yang dimiliki oposisi utama Partai Buruh, dia bisa bangkit dengan memanfaatkan situasi ekonomi Inggris.

Sementara itu, oposisi yakni kandidat partai Buruh Keir Starmer, diperkirakan akan memenangkan kekuasaan dengan telak. Ia menyebut pemungutan suara tersebut sebagai kesempatan untuk "membalik halaman" dari "kekacauan" 14 tahun pemerintahan Tory, merujuk partai Sunak.

Pekan lalu, Starmer menetapkan enam janji utama yang lebih ramah terhadap elektoral. Ia menjanjikan stabilitas ekonomi, waktu tunggu layanan kesehatan yang lebih singkat, dan komando keamanan perbatasan baru untuk mengatasi imigrasi tidak teratur.

Dia juga berjanji untuk mendirikan perusahaan energi bersih milik publik. Termasuk menindak perilaku anti-sosial dengan lebih banyak polisi lingkungan dan merekrut 6.500 guru baru.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Vatikan Tolak Gabung Board of Peace, Ingin Konflik Palestina Diselesaikan PBB

Rabu, 18 Februari 2026 | 16:18

Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Perabot dan Ekonomi hingga Rp8 Juta

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:56

KPK Panggil Petinggi PT Niogayo Bisnis Konsultan terkait Suap Pajak

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:36

Pemeriksaan Mantan Menhub Budi Karya di KPK Dijadwal Ulang

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:24

Pajak: Gelombang Protes dan Adaptasi Kebijakan Pusat

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:20

Tujuh Jukir Liar di Pasar Tanah Abang Diamankan

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:17

Tiga Bos Swasta di Kasus Korupsi Proyek Kantor Pemkab Lamongan Dipanggil KPK

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:15

Sambut Ramadan, Prabowo Sedekah 1.455 Sapi untuk Tradisi Meugang Aceh

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:07

Sembako Diaspora Malaysia untuk Warga Aceh Tertahan di Bea Cukai

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:02

85 Negara Anggota PBB Kecam Upaya Israel Ubah Status Tanah Tepi Barat

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:54

Selengkapnya