Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin/Ist
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta terancam menurun usai tak lagi menyandang status sebagai Ibukota Negara. Terlebih Jakarta akan masuk dalam kawasan Aglomerasi.
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, kawasan Aglomerasi harus dioptimalkan untuk meningkatkan PAD di Jakarta.
“Saat ini ada potensi penurunan PAD Jakarta karena tren menurunnya jumlah pendatang yang merantau ke Jakarta, karena kota satelit di sekitar Jakarta, kini menjadi magnet baru bagi pendatang, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Tangsel dan Bekasi,” kata Khoirudin lewat keterangan resminya, Kamis (23/5).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendorong agar pengelolaan aset pusat perlu jadi perhatian Pemprov Jakarta.
Diperlukan peran aktif dalam proses ini karena keberadaan aset tersebut ada di Jakarta. Jangan sampai Pemprov Jakarta tidak hadir dalam kebijakan yang berdampak pada warganya.
“Karena pada dasarnya, aset negara, termasuk aset BUMN, adalah untuk pelayanan masyarakat, sehingga pengelolaan dan transaksinya menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah yang tertuang dalam PP No.28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN dan BMD,” tandas Khoirudin.
Aglomerasi adalah kawasan yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi.
Cakupan Aglomerasi meliputi Jakarta dan wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur).
