Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika/Net
Kasus pemeriksaan barang kiriman yang belakangan ini marak menimpa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dalam penelaahan Ombudsman RI.
Salah satu upaya yang dilakukan Ombudsman adalah melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, untuk meminta penjelasan polemik pemeriksaan barang bawaan atau kiriman dari luar negeri di Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta.
“Kritik yang disampaikan masyarakat terkait persoalan pemeriksaan barang kiriman atau bawaan dari luar negeri ini, kami harap dapat menjadikan Ditjen Bea dan Cukai untuk berbenah," kata Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, di Jakarta, Rabu (22/5).
"Sebab dalam konteks pengawasan layanan publik, masyarakat adalah salah satu unsur pengawas eksternal pelayanan publik,” sambungnya.
Yeka menyebut laporan masyarakat mengenai Bea Cukai yang diterima oleh Ombudsman memang tidak sebanyak kasus lainnya.
Namun, tidak berarti kasus-kasus itu tidak berpotensi menimbulkan persoalan maladministrasi yang lebih besar di kemudian hari, kalau tidak dilakukan upaya pencegahan sejak sekarang.
Oleh karena itu, dia memastikan Ombudsman akan menelaah lebih lanjut terkait dengan prosedur pemeriksaan barang terutama barang kiriman personal. Pihaknya juga akan mengevaluasi terkait jenis pajak yang dibebankan serta mekanisme dan prosedur pengenaan denda terhadap barang impor.
Dia menambahkan, baik Bea Cukai maupun Ombudsman memahami salah satu pelajaran yang bisa diambil dari rentetan kasus pemeriksaan barang kiriman adalah perlu ada upaya perbaikan layanan DJBC.
Yeka berharap komitmen perbaikan maupun penyempurnaan layanan publik di lingkup kerja Bea Cukai dapat memberikan dampak nyata dalam mewujudkan visi dan misi DJBC, yakni menjadi
community protector, trade facilitator, industrial, assistance, dan
revenue collector.
