Berita

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin/Istimewa

Politik

Anggota Komisi I DPR Wanti-wanti soal Keamanan Starlink

RABU, 22 MEI 2024 | 23:48 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Layanan internet Starlink kini resmi masuk Indonesia. Namun, tidak sedikit pihak yang kontra dan menyoroti masuknya layanan internet milik Elon Musk tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menjadi salah satu sosok yang cukup vokal mempertanyakan keamanan dari layanan internet milik bos X (Twitter).

"Harus dipastikan soal keamanan penggunaan Starlink di Indonesia, jangan sampai menjadi bumerang untuk Indonesia," kata Hasanuddin, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (22/5).


Hasanuddin mengungkapkan, selama ini seluruh lalu lintas internet yang ada di Indonesia dapat dikendalikan Kominfo karena menggunakan satelit milik Indonesia.

Sementara Starlink, kata dia, menggunakan satelit rendah milik Space X atau asing, dan untuk mengoperasikannya menggunakan antena di rumah masing-masing.

"Sehingga ketika seseorang menggunakan internet maka lalu lintas dari handphone dengan antena-antena dari satelit milik Starlink itu bebas tanpa kontrol. Ini cukup riskan dan berbahaya," cetus Hasanuddin.

Selain itu, ia juga menyoroti terkait nomor pengenal saat perangkat terhubung internet atau Internet Protocol Address (IP Address). DPR, kata dia, masih mengkaji dampak masuknya Starlink dengan pakar-pakar teknologi.

"Nah kita masih mengkaji juga. Apalagi yang menjadi pertanyaan apakah Starlink ini sudah memenuhi standar IP Address Indonesia atau belum. Karena kalau belum ini sangat membahayakan bila dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab seperti separatis, teroris, atau untuk praktik kejahatan. Ini sulit dideteksi," pungkasnya.

Jaringan internet satelit Starlink milik CEO SpaceX, Elon Musk, resmi diluncurkan di Indonesia pada Minggu (19/5), tepatnya di Puskesmas Pembantu Sumerta Klod, Denpasar, Bali yang memiliki keterbatasan akses internet. Pemasangan layanan Starlink juga dilakukan di Kepulauan Aru, Maluku.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya