Berita

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin/Istimewa

Politik

Anggota Komisi I DPR Wanti-wanti soal Keamanan Starlink

RABU, 22 MEI 2024 | 23:48 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Layanan internet Starlink kini resmi masuk Indonesia. Namun, tidak sedikit pihak yang kontra dan menyoroti masuknya layanan internet milik Elon Musk tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menjadi salah satu sosok yang cukup vokal mempertanyakan keamanan dari layanan internet milik bos X (Twitter).

"Harus dipastikan soal keamanan penggunaan Starlink di Indonesia, jangan sampai menjadi bumerang untuk Indonesia," kata Hasanuddin, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (22/5).


Hasanuddin mengungkapkan, selama ini seluruh lalu lintas internet yang ada di Indonesia dapat dikendalikan Kominfo karena menggunakan satelit milik Indonesia.

Sementara Starlink, kata dia, menggunakan satelit rendah milik Space X atau asing, dan untuk mengoperasikannya menggunakan antena di rumah masing-masing.

"Sehingga ketika seseorang menggunakan internet maka lalu lintas dari handphone dengan antena-antena dari satelit milik Starlink itu bebas tanpa kontrol. Ini cukup riskan dan berbahaya," cetus Hasanuddin.

Selain itu, ia juga menyoroti terkait nomor pengenal saat perangkat terhubung internet atau Internet Protocol Address (IP Address). DPR, kata dia, masih mengkaji dampak masuknya Starlink dengan pakar-pakar teknologi.

"Nah kita masih mengkaji juga. Apalagi yang menjadi pertanyaan apakah Starlink ini sudah memenuhi standar IP Address Indonesia atau belum. Karena kalau belum ini sangat membahayakan bila dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab seperti separatis, teroris, atau untuk praktik kejahatan. Ini sulit dideteksi," pungkasnya.

Jaringan internet satelit Starlink milik CEO SpaceX, Elon Musk, resmi diluncurkan di Indonesia pada Minggu (19/5), tepatnya di Puskesmas Pembantu Sumerta Klod, Denpasar, Bali yang memiliki keterbatasan akses internet. Pemasangan layanan Starlink juga dilakukan di Kepulauan Aru, Maluku.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya