Berita

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin/Istimewa

Politik

Anggota Komisi I DPR Wanti-wanti soal Keamanan Starlink

RABU, 22 MEI 2024 | 23:48 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Layanan internet Starlink kini resmi masuk Indonesia. Namun, tidak sedikit pihak yang kontra dan menyoroti masuknya layanan internet milik Elon Musk tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menjadi salah satu sosok yang cukup vokal mempertanyakan keamanan dari layanan internet milik bos X (Twitter).

"Harus dipastikan soal keamanan penggunaan Starlink di Indonesia, jangan sampai menjadi bumerang untuk Indonesia," kata Hasanuddin, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (22/5).


Hasanuddin mengungkapkan, selama ini seluruh lalu lintas internet yang ada di Indonesia dapat dikendalikan Kominfo karena menggunakan satelit milik Indonesia.

Sementara Starlink, kata dia, menggunakan satelit rendah milik Space X atau asing, dan untuk mengoperasikannya menggunakan antena di rumah masing-masing.

"Sehingga ketika seseorang menggunakan internet maka lalu lintas dari handphone dengan antena-antena dari satelit milik Starlink itu bebas tanpa kontrol. Ini cukup riskan dan berbahaya," cetus Hasanuddin.

Selain itu, ia juga menyoroti terkait nomor pengenal saat perangkat terhubung internet atau Internet Protocol Address (IP Address). DPR, kata dia, masih mengkaji dampak masuknya Starlink dengan pakar-pakar teknologi.

"Nah kita masih mengkaji juga. Apalagi yang menjadi pertanyaan apakah Starlink ini sudah memenuhi standar IP Address Indonesia atau belum. Karena kalau belum ini sangat membahayakan bila dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab seperti separatis, teroris, atau untuk praktik kejahatan. Ini sulit dideteksi," pungkasnya.

Jaringan internet satelit Starlink milik CEO SpaceX, Elon Musk, resmi diluncurkan di Indonesia pada Minggu (19/5), tepatnya di Puskesmas Pembantu Sumerta Klod, Denpasar, Bali yang memiliki keterbatasan akses internet. Pemasangan layanan Starlink juga dilakukan di Kepulauan Aru, Maluku.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya