Berita

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin/Istimewa

Politik

Anggota Komisi I DPR Wanti-wanti soal Keamanan Starlink

RABU, 22 MEI 2024 | 23:48 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Layanan internet Starlink kini resmi masuk Indonesia. Namun, tidak sedikit pihak yang kontra dan menyoroti masuknya layanan internet milik Elon Musk tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menjadi salah satu sosok yang cukup vokal mempertanyakan keamanan dari layanan internet milik bos X (Twitter).

"Harus dipastikan soal keamanan penggunaan Starlink di Indonesia, jangan sampai menjadi bumerang untuk Indonesia," kata Hasanuddin, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (22/5).


Hasanuddin mengungkapkan, selama ini seluruh lalu lintas internet yang ada di Indonesia dapat dikendalikan Kominfo karena menggunakan satelit milik Indonesia.

Sementara Starlink, kata dia, menggunakan satelit rendah milik Space X atau asing, dan untuk mengoperasikannya menggunakan antena di rumah masing-masing.

"Sehingga ketika seseorang menggunakan internet maka lalu lintas dari handphone dengan antena-antena dari satelit milik Starlink itu bebas tanpa kontrol. Ini cukup riskan dan berbahaya," cetus Hasanuddin.

Selain itu, ia juga menyoroti terkait nomor pengenal saat perangkat terhubung internet atau Internet Protocol Address (IP Address). DPR, kata dia, masih mengkaji dampak masuknya Starlink dengan pakar-pakar teknologi.

"Nah kita masih mengkaji juga. Apalagi yang menjadi pertanyaan apakah Starlink ini sudah memenuhi standar IP Address Indonesia atau belum. Karena kalau belum ini sangat membahayakan bila dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab seperti separatis, teroris, atau untuk praktik kejahatan. Ini sulit dideteksi," pungkasnya.

Jaringan internet satelit Starlink milik CEO SpaceX, Elon Musk, resmi diluncurkan di Indonesia pada Minggu (19/5), tepatnya di Puskesmas Pembantu Sumerta Klod, Denpasar, Bali yang memiliki keterbatasan akses internet. Pemasangan layanan Starlink juga dilakukan di Kepulauan Aru, Maluku.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya