Fraksi Golkar Ungkap Pelaksanaan KRIS Tertunda 20 Tahun

Penghapusan kelas I,II dan III dalam BPJS Kesehatan dengan mengganti kelas rawat inap standar (KRIS) dianggap sesuai amanah undang-undang.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, KRIS merupakan penerapan dari Undang Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

"KRIS ini adalah amanat dari UU SJSN Nomor 40 tahun 2024 yang sebetulnya sudah berusia 20 tahun dan sudah 20 tahun ini kita sudah menunda pemberlakuan dari salah satu pasalnya, yang mengatakan harus ada pelayanan Kelas Rawat Inap Standar," kata Melki, dalam diskusi Dialektika Demokrasi, bertema 'BPJS Kesehatan dengan KRIS, Permudah Layanan atau Jadi Beban?' di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5).

Legislator dari Fraksi Golkar itu menilai pemerintah hingga saat ini belum mampu menjalankan UU SJSN. Sehingga, adanya KRIS dinilai menjadi sinyal yang positif.

"Kan (KRIS) ini juga adalah cerminan dari sila kelima dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diturunkan oleh UU SJSN di era ujung terakhir pemerintahan Ibu Megawati," ujarnya.

Lebih lanjut, Melki berharap dengan adanya KRIS ini bisa membuat semua daerah punya standarisasi pelayanan kesehatan yang sama. Sehingga, tidak ada perbedaan kualitas kesehatan baik yang ada di kota maupun di daerah.

"Saya berharap standarisasi pelayanan kesehatan kita kedepan yang di Jakarta ini bisa sama dengan yang ada di NTT, di Papua, di Aceh, di Rote, dan lain lain, ini saya kira maksud baik,” demikian Melkiades Laka Lena.