Berita

SUasana rapat kerja Komisi X bersama Kemendikbud Ristek/RMOL

Politik

Dede Yusuf: Anggaran Pendidikan 20 Persen untuk Apa Saja?

SELASA, 21 MEI 2024 | 12:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dicecar Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf, terkait anggaran pendidikan dan maraknya keluhan soal Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Legislator Fraksi Demokrat DPR itu mengaku telah menerima sejumlah perwakilan mahasiswa yang mengeluhkan biaya UKT.

"Kami di DPR telah audiensi dengan perwakilan BEM, mahasiswa, lalu perguruan tinggi. Jadi isu ini tidak boleh dibiarkan tanpa ada solusi konkret," kata Dede, saat rapat kerja bersama Nadiem, membahas UKT, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (21/5).


Dede pun meminta Nadiem menjelaskan ihwal anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

"Andai APBN kita di angka hampir Rp3.300 triliun, artinya 20 persennya itu di angka Rp665 triliun. Itulah yang selalu ditanyakan kepada kami, kemana saja anggaran pendidikan sebesar itu," tegasnya.

Dia juga mengulas kembali biaya yang dikeluarkan negara, untuk apa saja di dalam Kemendikbud Ristek.

"Kami coba mereview, kenapa selama ini anggaran pendidikan yang turun di kemendikbud hanya berkisar di Rp98 triliun, itu pun baru naik belakangan. Kemarin-kemarin baru Rp81 triliun. Untuk itu kami juga akan minta pemerintah menjelaskan, ke mana anggaran Rp665 triliun itu?" paparnya.

Dia juga mendesak Nadiem untuk mengurai secara rinci pos anggaran Kemendikbud Ristek secara transparan, agar masyarakat paham fungsi dari anggaran pemerintah yang cukup besar itu.

"Supaya masyarakat juga paham dan tahu apa fungsi anggaran pendidikan, atau ada lagi namanya fungsi pendidikan, dan kemudian apa yang dilakukan untuk meredam mahalnya biaya pendidikan," tutupnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Usut Tuntas Bandara Ilegal di Morowali yang Beroperasi Sejak Era Jokowi

Senin, 24 November 2025 | 17:20

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

UPDATE

Duka Banjir di Sumatera Bercampur Amarah

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:04

DKI Rumuskan UMP 2026 Berkeadilan

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:00

PIER Proyeksikan Ekonomi RI Lebih Kuat pada 2026

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:33

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

Kemenhut Cek Kayu Gelondongan Banjir Sumatera Pakai AIKO

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:00

Pemulihan UMKM Terdampak Bencana segera Diputuskan

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:35

Kaji Ulang Status 1.038 Pelaku Demo Ricuh Agustus

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:28

Update Korban Banjir Sumatera: 836 Orang Meninggal, 509 Orang Hilang

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:03

KPK Pansos dalam Prahara PBNU

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:17

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Selengkapnya