Berita

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam acara World Water Forum ke-10 di Bali pada SeninĀ (20/5)/Setpres

Bisnis

Di Bali Jokowi Paparkan Tiga Komitmen Indonesia untuk Cegah Kelangkaan Air

SENIN, 20 MEI 2024 | 20:22 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kelangkaan air dapat menjadi sumber bencana dan menyebabkan ekonomi dunia melambat hingga 6 persen.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum ke-10 di Bali, Senin (20/5).

"Bank Dunia memperkirakan kekurangan air dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi sampai 6 persen hingga 2050," ujar Jokowi.


Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengatakan bahwa kekurangan maupun kelebihan air juga dapat memicu perang, hingga musibah.

"Kelangkaan air juga dapat memicu perang serta bisa menjadi sumber bencana. Too much water maupun too little water, keduanya dapat menjadi masalah bagi dunia," jelasnya.

Untuk itu, Jokowi berharap KTT World Water Forum ini dapat memberikan solusi, hingga komitmen, yang diikuti dengan aksi nyata untuk mewujudkan manajemen sumber daya air yang terintegrasi.

Dalam hal ini, Jokowi menegaskan tiga hal yang konsisten didorong Indonesia. Pertama, meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusivitas untuk mencapai solusi bersama, terutama bagi negara-negara pulau kecil dan yang mengalami kelangkaan air.

Kedua, memberdayakan hydro-diplomacy untuk kerja sama konkret dan inovatif, menjauhi persaingan dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas.

Terakhir, memperkuat political leadership sebagai kunci sukses berbagai kerja sama menuju ketahanan air berkelanjutan.

Melalui forum ini, Indonesia mengangkat empat inisiatif baru yang diharapkan bisa dikolaborasikan yakni penetapan World Lake Day, pendirian Center of Excellence di Asia Pasifik, tata kelola air berkelanjutan di negara pulau kecil, serta penggalangan proyek-proyek air.

"Air bukan sekedar produk alam, tapi merupakan produk kolaborasi yang mempersatukan kita sehingga butuh upaya bersama untuk menjaganya," pungkas Jokowi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya