Berita

Kolase Ketua Umum DPP Pramarin Dr. Capt. Datep Purwa Saputra, Ketua Umum DPP INSA Carmelia Hartoto dan Ketua Umum DPP ALFI Akbar Djohan/RMOL

Bisnis

Capt Datep, Carmelita Hartoto dan Akbar Djohan Diusulkan jadi Menhub

SENIN, 20 MEI 2024 | 15:24 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dalam memaksimalkan potensi sumber daya kelautan Indonesia untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, Praktisi maritim (Pramarin) mengusulkan agar presiden dan wakil presiden terpilih menempatkan calon Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan Perikanan dari kalangan profesional.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Pramarin Banten, Khoirul Umam melalui keterangannya kepada wartawan Senin (20/5).

Pasalnya, Umam menilai sejauh ini tata kelola Perhubungan dan Logistik Laut masih banyak yang harus dibenahi. Sehingga itu harus dipegang oleh kalangan profesional yang mengerti persoalan dari hulu hingga hilir.


“Misalnya seperti interkoneksi antar pelabuhan, sarana dan fasilitas pelabuhan, termasuk intermoda transportasi masih menjadi kendala dalam kelancaran arus barang keluar dan masuk lewat pelabuhan di Indonesia,” ujar Umam.

Lanjut dia, wwelling time di pelabuhan masih menjadi kendala besar yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga mengakibatkan cost tinggi bagi kelancaran arus keluar masuk barang dari dan ke pelabuhan.

“Akibat terhambatnya kelancaran arus barang di pelabuhan, harga menjadi tinggi dan tidak kompetitif,” tegasnya.

Beberapa nama dan tokoh yang sudah dikenal mumpuni dan memahami logistik dan transportasi laut dinilai mempunyai kompetensi dan keahlian yang cukup baik untuk bisa diusulkan sebagai Menteri perhubungan atau Menteri Kelautan dan Perikanan.

Nama-nama tersebut di antaranya Ketua Umum DPP Pramarin Dr. Capt. Datep Purwa Saputra, Ketua Umum DPP INSA Carmelia Hartoto dan Ketua Umum DPP ALFI Akbar Djohan.

“Masyarakat maritim Indonesia berharap kalangan profesional dan praktisi maritim diberikan ruang dan kesempatan untuk bisa menata dan memimpin di Kementerian Perhubungan atau Kementerian Kelautan dan Perikanan,” terangnya.

Menurut Umam, permasalahan kelautan atau kemaritiman di Indonesia terkait penataan dan pengelolaannya.

“Kami masyarakat maritim Indonesia berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat mempertimbangkan agar kalangan profesional dan praktisi di berikan peluang dan kesempatan,” tandasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Kapolri Resmikan Laboratorium Uji Seragam untuk Tingkatkan Perlindungan

Rabu, 13 Mei 2026 | 00:17

MK Tolak Gugatan UU IKN, Ibu Kota RI Tetap Jakarta

Rabu, 13 Mei 2026 | 00:00

Menhut Gaungkan Pengakuan Hutan Adat di Markas PBB

Selasa, 12 Mei 2026 | 23:39

Rupiah Babak Belur, BI Kembali Sebut Kebutuhan Dolar Membludak

Selasa, 12 Mei 2026 | 23:12

Eks Kasat Narkoba Polres Kutai Barat Diduga jadi Kaki Tangan Bandar Narkoba Kelas Kakap

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:49

Laut dan Manusia Harus Saling Menjaga

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:39

Bleng-Blengan Sawah Blora, Cara Lama Petani Usir Tikus

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:28

Peradilan Berjalan, GMNI Tetap Minta Dibentuk TGPF Kasus Andrie Yunus

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:16

Menkop dan Wakil Panglima Kompak Kawal Operasional Kopdes

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:10

Masa Depan Hotel Mewah dan Pariwisata di Indonesia Tourism Xchange 2026

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:01

Selengkapnya