Berita

Kolase Ketua Umum DPP Pramarin Dr. Capt. Datep Purwa Saputra, Ketua Umum DPP INSA Carmelia Hartoto dan Ketua Umum DPP ALFI Akbar Djohan/RMOL

Bisnis

Capt Datep, Carmelita Hartoto dan Akbar Djohan Diusulkan jadi Menhub

SENIN, 20 MEI 2024 | 15:24 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dalam memaksimalkan potensi sumber daya kelautan Indonesia untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, Praktisi maritim (Pramarin) mengusulkan agar presiden dan wakil presiden terpilih menempatkan calon Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan Perikanan dari kalangan profesional.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Pramarin Banten, Khoirul Umam melalui keterangannya kepada wartawan Senin (20/5).

Pasalnya, Umam menilai sejauh ini tata kelola Perhubungan dan Logistik Laut masih banyak yang harus dibenahi. Sehingga itu harus dipegang oleh kalangan profesional yang mengerti persoalan dari hulu hingga hilir.


“Misalnya seperti interkoneksi antar pelabuhan, sarana dan fasilitas pelabuhan, termasuk intermoda transportasi masih menjadi kendala dalam kelancaran arus barang keluar dan masuk lewat pelabuhan di Indonesia,” ujar Umam.

Lanjut dia, wwelling time di pelabuhan masih menjadi kendala besar yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga mengakibatkan cost tinggi bagi kelancaran arus keluar masuk barang dari dan ke pelabuhan.

“Akibat terhambatnya kelancaran arus barang di pelabuhan, harga menjadi tinggi dan tidak kompetitif,” tegasnya.

Beberapa nama dan tokoh yang sudah dikenal mumpuni dan memahami logistik dan transportasi laut dinilai mempunyai kompetensi dan keahlian yang cukup baik untuk bisa diusulkan sebagai Menteri perhubungan atau Menteri Kelautan dan Perikanan.

Nama-nama tersebut di antaranya Ketua Umum DPP Pramarin Dr. Capt. Datep Purwa Saputra, Ketua Umum DPP INSA Carmelia Hartoto dan Ketua Umum DPP ALFI Akbar Djohan.

“Masyarakat maritim Indonesia berharap kalangan profesional dan praktisi maritim diberikan ruang dan kesempatan untuk bisa menata dan memimpin di Kementerian Perhubungan atau Kementerian Kelautan dan Perikanan,” terangnya.

Menurut Umam, permasalahan kelautan atau kemaritiman di Indonesia terkait penataan dan pengelolaannya.

“Kami masyarakat maritim Indonesia berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat mempertimbangkan agar kalangan profesional dan praktisi di berikan peluang dan kesempatan,” tandasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya