Berita

Kolase Ketua Umum DPP Pramarin Dr. Capt. Datep Purwa Saputra, Ketua Umum DPP INSA Carmelia Hartoto dan Ketua Umum DPP ALFI Akbar Djohan/RMOL

Bisnis

Capt Datep, Carmelita Hartoto dan Akbar Djohan Diusulkan jadi Menhub

SENIN, 20 MEI 2024 | 15:24 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dalam memaksimalkan potensi sumber daya kelautan Indonesia untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, Praktisi maritim (Pramarin) mengusulkan agar presiden dan wakil presiden terpilih menempatkan calon Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan Perikanan dari kalangan profesional.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Pramarin Banten, Khoirul Umam melalui keterangannya kepada wartawan Senin (20/5).

Pasalnya, Umam menilai sejauh ini tata kelola Perhubungan dan Logistik Laut masih banyak yang harus dibenahi. Sehingga itu harus dipegang oleh kalangan profesional yang mengerti persoalan dari hulu hingga hilir.


“Misalnya seperti interkoneksi antar pelabuhan, sarana dan fasilitas pelabuhan, termasuk intermoda transportasi masih menjadi kendala dalam kelancaran arus barang keluar dan masuk lewat pelabuhan di Indonesia,” ujar Umam.

Lanjut dia, wwelling time di pelabuhan masih menjadi kendala besar yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga mengakibatkan cost tinggi bagi kelancaran arus keluar masuk barang dari dan ke pelabuhan.

“Akibat terhambatnya kelancaran arus barang di pelabuhan, harga menjadi tinggi dan tidak kompetitif,” tegasnya.

Beberapa nama dan tokoh yang sudah dikenal mumpuni dan memahami logistik dan transportasi laut dinilai mempunyai kompetensi dan keahlian yang cukup baik untuk bisa diusulkan sebagai Menteri perhubungan atau Menteri Kelautan dan Perikanan.

Nama-nama tersebut di antaranya Ketua Umum DPP Pramarin Dr. Capt. Datep Purwa Saputra, Ketua Umum DPP INSA Carmelia Hartoto dan Ketua Umum DPP ALFI Akbar Djohan.

“Masyarakat maritim Indonesia berharap kalangan profesional dan praktisi maritim diberikan ruang dan kesempatan untuk bisa menata dan memimpin di Kementerian Perhubungan atau Kementerian Kelautan dan Perikanan,” terangnya.

Menurut Umam, permasalahan kelautan atau kemaritiman di Indonesia terkait penataan dan pengelolaannya.

“Kami masyarakat maritim Indonesia berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat mempertimbangkan agar kalangan profesional dan praktisi di berikan peluang dan kesempatan,” tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya