Berita

Pakar ekonomi Profesor Didik J Rachbini/Net

Politik

Pemerintah Tak Boleh Alergi Kritik Pedas Masyarakat

MINGGU, 19 MEI 2024 | 14:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kemunduran sistem demokrasi tak cuma berlangsung di Indonesia, namun juga melanda sejumlah negara di Asia hingga Eropa.

Pakar ekonomi Profesor Didik J Rachbini mengatakan, kapan demokrasi di Indonesia akan pulih belum dapat diprediksi

"Pasca Pilpres 2024 belum ada tanda-tanda cerah bahwa demokrasi akan segera bangkit kembali," kata Didik dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/5).


Menurutnya, banyaknya perang di dunia dan ketegangan ekonomi di negara-negara Barat menjadi pertanda bahwa demokrasi di dunia tidak sedang baik-baik saja.

"Apa yang terjadi di Rusia, USA masa Donald Trump, India, Myanmar, kembalinya dinasti Marcos, itu menunjukkan tanda-tanda bahwa demokrasi di berbagai kawasan dunia memang mengalami kemunduran," kata Didik.

Meski demikian, menurut Didik, tetap harus ada sekelompok masyarakat sipil yang kritis dalam menyikapi dan menolak terjadinya kemunduran demokrasi tersebut.

"Kemunduran demokrasi boleh terjadi di mana saja, tetapi jika masyarakat di suatu negara tidak menghendaki itu terjadi, maka kemunduran demokrasi bisa dicegah," kata Didik.

Pihaknya juga meminta pemerintah tidak alergi ketika mendapatkan kritik dari masyarakat di tengah ujian demokrasi yang semakin sulit diterapkan.

"Ketika masyarakat sipil cukup kritis menyuarakan penolakan terhadap kemunduran demokrasi yang semakin akut, maka pemimpin negara akan canggung menjalankan praktik-praktik anti demokrasi kecuali pemimpin yang lupa ingatan," tutup Didik.


Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya