Berita

Pakar ekonomi Profesor Didik J Rachbini/Net

Politik

Pemerintah Tak Boleh Alergi Kritik Pedas Masyarakat

MINGGU, 19 MEI 2024 | 14:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kemunduran sistem demokrasi tak cuma berlangsung di Indonesia, namun juga melanda sejumlah negara di Asia hingga Eropa.

Pakar ekonomi Profesor Didik J Rachbini mengatakan, kapan demokrasi di Indonesia akan pulih belum dapat diprediksi

"Pasca Pilpres 2024 belum ada tanda-tanda cerah bahwa demokrasi akan segera bangkit kembali," kata Didik dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/5).


Menurutnya, banyaknya perang di dunia dan ketegangan ekonomi di negara-negara Barat menjadi pertanda bahwa demokrasi di dunia tidak sedang baik-baik saja.

"Apa yang terjadi di Rusia, USA masa Donald Trump, India, Myanmar, kembalinya dinasti Marcos, itu menunjukkan tanda-tanda bahwa demokrasi di berbagai kawasan dunia memang mengalami kemunduran," kata Didik.

Meski demikian, menurut Didik, tetap harus ada sekelompok masyarakat sipil yang kritis dalam menyikapi dan menolak terjadinya kemunduran demokrasi tersebut.

"Kemunduran demokrasi boleh terjadi di mana saja, tetapi jika masyarakat di suatu negara tidak menghendaki itu terjadi, maka kemunduran demokrasi bisa dicegah," kata Didik.

Pihaknya juga meminta pemerintah tidak alergi ketika mendapatkan kritik dari masyarakat di tengah ujian demokrasi yang semakin sulit diterapkan.

"Ketika masyarakat sipil cukup kritis menyuarakan penolakan terhadap kemunduran demokrasi yang semakin akut, maka pemimpin negara akan canggung menjalankan praktik-praktik anti demokrasi kecuali pemimpin yang lupa ingatan," tutup Didik.


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya