Berita

Pakar ekonomi Profesor Didik J Rachbini/Net

Politik

Pemerintah Tak Boleh Alergi Kritik Pedas Masyarakat

MINGGU, 19 MEI 2024 | 14:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kemunduran sistem demokrasi tak cuma berlangsung di Indonesia, namun juga melanda sejumlah negara di Asia hingga Eropa.

Pakar ekonomi Profesor Didik J Rachbini mengatakan, kapan demokrasi di Indonesia akan pulih belum dapat diprediksi

"Pasca Pilpres 2024 belum ada tanda-tanda cerah bahwa demokrasi akan segera bangkit kembali," kata Didik dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/5).


Menurutnya, banyaknya perang di dunia dan ketegangan ekonomi di negara-negara Barat menjadi pertanda bahwa demokrasi di dunia tidak sedang baik-baik saja.

"Apa yang terjadi di Rusia, USA masa Donald Trump, India, Myanmar, kembalinya dinasti Marcos, itu menunjukkan tanda-tanda bahwa demokrasi di berbagai kawasan dunia memang mengalami kemunduran," kata Didik.

Meski demikian, menurut Didik, tetap harus ada sekelompok masyarakat sipil yang kritis dalam menyikapi dan menolak terjadinya kemunduran demokrasi tersebut.

"Kemunduran demokrasi boleh terjadi di mana saja, tetapi jika masyarakat di suatu negara tidak menghendaki itu terjadi, maka kemunduran demokrasi bisa dicegah," kata Didik.

Pihaknya juga meminta pemerintah tidak alergi ketika mendapatkan kritik dari masyarakat di tengah ujian demokrasi yang semakin sulit diterapkan.

"Ketika masyarakat sipil cukup kritis menyuarakan penolakan terhadap kemunduran demokrasi yang semakin akut, maka pemimpin negara akan canggung menjalankan praktik-praktik anti demokrasi kecuali pemimpin yang lupa ingatan," tutup Didik.


Populer

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya