Berita

Pakar ekonomi Profesor Didik J Rachbini/Net

Politik

Pemerintah Tak Boleh Alergi Kritik Pedas Masyarakat

MINGGU, 19 MEI 2024 | 14:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kemunduran sistem demokrasi tak cuma berlangsung di Indonesia, namun juga melanda sejumlah negara di Asia hingga Eropa.

Pakar ekonomi Profesor Didik J Rachbini mengatakan, kapan demokrasi di Indonesia akan pulih belum dapat diprediksi

"Pasca Pilpres 2024 belum ada tanda-tanda cerah bahwa demokrasi akan segera bangkit kembali," kata Didik dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/5).


Menurutnya, banyaknya perang di dunia dan ketegangan ekonomi di negara-negara Barat menjadi pertanda bahwa demokrasi di dunia tidak sedang baik-baik saja.

"Apa yang terjadi di Rusia, USA masa Donald Trump, India, Myanmar, kembalinya dinasti Marcos, itu menunjukkan tanda-tanda bahwa demokrasi di berbagai kawasan dunia memang mengalami kemunduran," kata Didik.

Meski demikian, menurut Didik, tetap harus ada sekelompok masyarakat sipil yang kritis dalam menyikapi dan menolak terjadinya kemunduran demokrasi tersebut.

"Kemunduran demokrasi boleh terjadi di mana saja, tetapi jika masyarakat di suatu negara tidak menghendaki itu terjadi, maka kemunduran demokrasi bisa dicegah," kata Didik.

Pihaknya juga meminta pemerintah tidak alergi ketika mendapatkan kritik dari masyarakat di tengah ujian demokrasi yang semakin sulit diterapkan.

"Ketika masyarakat sipil cukup kritis menyuarakan penolakan terhadap kemunduran demokrasi yang semakin akut, maka pemimpin negara akan canggung menjalankan praktik-praktik anti demokrasi kecuali pemimpin yang lupa ingatan," tutup Didik.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya