Berita

Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Prof. Daniel M. Rosyid (kanan)/Ist

Bisnis

Pakar Maritim: Kapal jadi Infrastruktur Penting di Negara Kepulauan

MINGGU, 19 MEI 2024 | 06:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memerlukan banyak kapal untuk menggerakkan ekonomi maritimnya.

Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Prof. Daniel M. Rosyid menilai bahwa kapal menjadi infrastruktur penting di Indonesia.

“Kapal adalah infrastruktur penting di negara kepulauan, bukan hanya (menjadi) jalan dan jembatan, tapi juga mempersatukan semua suku yang hidup di beribu pulau di Nusantara ini,” ujar Prof. Daniel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/5).


Menurut dia, sudah seharusnya industri perkapalan dan pelayaran berkembang pesat di Indonesia dan mampu menjadi bisnis utama dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2021, jumlah armada kapal laut di Indonesia sebanyak 72.313 unit. Angkat tersebut termaktub berbagai jenis dan ukuran kapal.

“Kapal-kapal dagang, juga kapal-kapal ikan, seperti sel darah merah, mendistribusikan barang-barang ke seluruh pelosok negeri membawa kesejahteraan. Sedangkan kapal-kapal perang, seperti sel darah putih, mempertahankan negeri dari musuh-musuh asing. Kapal-kapal negara, seperti plasma darah menjaga kelancaran, ketertiban dan keamanan semua kegiatan-kegiatan di laut,” ungkapnya.

“Kita membutuhkan semua jenis kapal itu dalam jumlah dan proporsi yang cukup agar ekonomi maritim kita berjalan sehat dan efisien serta produktif,” tambahnya.

Maka dari itu, Prof. Daniel berharap pemerintahan mendatang memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan industri perkapalan untuk mendongkrak perekonomian nasional.

“Kapal-kapal samudra kita memfasilitasi ekspor dan impor agar stabilitas eksternal kita menguatkan ekonomi dalam menghadapi gejolak ekonomi global,” ungkapnya lagi.

“Untuk menjadi negara maritim kita membutuhkan pemerintahan maritim yang efektif hadir di laut, di mana kapal-kapal sebagai platform dapat melakukan berbagai transaksi dengan efisien, produktif, dan aman,” pungkasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

UPDATE

Polisi Gagalkan Penjualan Bayi Umur Tiga Hari

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:17

Impor Mobil Pikap India Ancam Industri Lokal

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:05

Bebek Amerika

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:43

Ijazah Jokowi seperti Noktah Hitam Pemerintahan Prabowo

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:27

Upaya Menghabisi Donald Trump Gagal Lagi

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:03

Impor 105 Ribu Pikap India Melemahkan Industri Nasional

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:36

Pengawasan Digital Mendesak Diperkuat Buntut Bus Transjakarta ‘Adu Banteng’

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:20

Pramono Jamin 3.100 Sapi Impor Australia Bebas PMK

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:11

Bukan cuma Salah Tukang Ojek di Pandeglang

Senin, 23 Februari 2026 | 23:50

Vendor Tempuh Jalur Hukum Imbas Proyek Bali Subway Mangkrak

Senin, 23 Februari 2026 | 23:43

Selengkapnya