Berita

Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Prof. Daniel M. Rosyid (kanan)/Ist

Bisnis

Pakar Maritim: Kapal jadi Infrastruktur Penting di Negara Kepulauan

MINGGU, 19 MEI 2024 | 06:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memerlukan banyak kapal untuk menggerakkan ekonomi maritimnya.

Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Prof. Daniel M. Rosyid menilai bahwa kapal menjadi infrastruktur penting di Indonesia.

“Kapal adalah infrastruktur penting di negara kepulauan, bukan hanya (menjadi) jalan dan jembatan, tapi juga mempersatukan semua suku yang hidup di beribu pulau di Nusantara ini,” ujar Prof. Daniel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/5).


Menurut dia, sudah seharusnya industri perkapalan dan pelayaran berkembang pesat di Indonesia dan mampu menjadi bisnis utama dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2021, jumlah armada kapal laut di Indonesia sebanyak 72.313 unit. Angkat tersebut termaktub berbagai jenis dan ukuran kapal.

“Kapal-kapal dagang, juga kapal-kapal ikan, seperti sel darah merah, mendistribusikan barang-barang ke seluruh pelosok negeri membawa kesejahteraan. Sedangkan kapal-kapal perang, seperti sel darah putih, mempertahankan negeri dari musuh-musuh asing. Kapal-kapal negara, seperti plasma darah menjaga kelancaran, ketertiban dan keamanan semua kegiatan-kegiatan di laut,” ungkapnya.

“Kita membutuhkan semua jenis kapal itu dalam jumlah dan proporsi yang cukup agar ekonomi maritim kita berjalan sehat dan efisien serta produktif,” tambahnya.

Maka dari itu, Prof. Daniel berharap pemerintahan mendatang memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan industri perkapalan untuk mendongkrak perekonomian nasional.

“Kapal-kapal samudra kita memfasilitasi ekspor dan impor agar stabilitas eksternal kita menguatkan ekonomi dalam menghadapi gejolak ekonomi global,” ungkapnya lagi.

“Untuk menjadi negara maritim kita membutuhkan pemerintahan maritim yang efektif hadir di laut, di mana kapal-kapal sebagai platform dapat melakukan berbagai transaksi dengan efisien, produktif, dan aman,” pungkasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya