Berita

Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Prof. Daniel M. Rosyid (kanan)/Ist

Bisnis

Pakar Maritim: Kapal jadi Infrastruktur Penting di Negara Kepulauan

MINGGU, 19 MEI 2024 | 06:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memerlukan banyak kapal untuk menggerakkan ekonomi maritimnya.

Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Prof. Daniel M. Rosyid menilai bahwa kapal menjadi infrastruktur penting di Indonesia.

“Kapal adalah infrastruktur penting di negara kepulauan, bukan hanya (menjadi) jalan dan jembatan, tapi juga mempersatukan semua suku yang hidup di beribu pulau di Nusantara ini,” ujar Prof. Daniel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/5).


Menurut dia, sudah seharusnya industri perkapalan dan pelayaran berkembang pesat di Indonesia dan mampu menjadi bisnis utama dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2021, jumlah armada kapal laut di Indonesia sebanyak 72.313 unit. Angkat tersebut termaktub berbagai jenis dan ukuran kapal.

“Kapal-kapal dagang, juga kapal-kapal ikan, seperti sel darah merah, mendistribusikan barang-barang ke seluruh pelosok negeri membawa kesejahteraan. Sedangkan kapal-kapal perang, seperti sel darah putih, mempertahankan negeri dari musuh-musuh asing. Kapal-kapal negara, seperti plasma darah menjaga kelancaran, ketertiban dan keamanan semua kegiatan-kegiatan di laut,” ungkapnya.

“Kita membutuhkan semua jenis kapal itu dalam jumlah dan proporsi yang cukup agar ekonomi maritim kita berjalan sehat dan efisien serta produktif,” tambahnya.

Maka dari itu, Prof. Daniel berharap pemerintahan mendatang memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan industri perkapalan untuk mendongkrak perekonomian nasional.

“Kapal-kapal samudra kita memfasilitasi ekspor dan impor agar stabilitas eksternal kita menguatkan ekonomi dalam menghadapi gejolak ekonomi global,” ungkapnya lagi.

“Untuk menjadi negara maritim kita membutuhkan pemerintahan maritim yang efektif hadir di laut, di mana kapal-kapal sebagai platform dapat melakukan berbagai transaksi dengan efisien, produktif, dan aman,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya