Berita

Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Prof. Daniel M. Rosyid (kanan)/Ist

Bisnis

Pakar Maritim: Kapal jadi Infrastruktur Penting di Negara Kepulauan

MINGGU, 19 MEI 2024 | 06:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memerlukan banyak kapal untuk menggerakkan ekonomi maritimnya.

Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Prof. Daniel M. Rosyid menilai bahwa kapal menjadi infrastruktur penting di Indonesia.

“Kapal adalah infrastruktur penting di negara kepulauan, bukan hanya (menjadi) jalan dan jembatan, tapi juga mempersatukan semua suku yang hidup di beribu pulau di Nusantara ini,” ujar Prof. Daniel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/5).


Menurut dia, sudah seharusnya industri perkapalan dan pelayaran berkembang pesat di Indonesia dan mampu menjadi bisnis utama dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2021, jumlah armada kapal laut di Indonesia sebanyak 72.313 unit. Angkat tersebut termaktub berbagai jenis dan ukuran kapal.

“Kapal-kapal dagang, juga kapal-kapal ikan, seperti sel darah merah, mendistribusikan barang-barang ke seluruh pelosok negeri membawa kesejahteraan. Sedangkan kapal-kapal perang, seperti sel darah putih, mempertahankan negeri dari musuh-musuh asing. Kapal-kapal negara, seperti plasma darah menjaga kelancaran, ketertiban dan keamanan semua kegiatan-kegiatan di laut,” ungkapnya.

“Kita membutuhkan semua jenis kapal itu dalam jumlah dan proporsi yang cukup agar ekonomi maritim kita berjalan sehat dan efisien serta produktif,” tambahnya.

Maka dari itu, Prof. Daniel berharap pemerintahan mendatang memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan industri perkapalan untuk mendongkrak perekonomian nasional.

“Kapal-kapal samudra kita memfasilitasi ekspor dan impor agar stabilitas eksternal kita menguatkan ekonomi dalam menghadapi gejolak ekonomi global,” ungkapnya lagi.

“Untuk menjadi negara maritim kita membutuhkan pemerintahan maritim yang efektif hadir di laut, di mana kapal-kapal sebagai platform dapat melakukan berbagai transaksi dengan efisien, produktif, dan aman,” pungkasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya