Berita

Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Prof. Daniel M. Rosyid (kanan)/Ist

Bisnis

Pakar Maritim: Kapal jadi Infrastruktur Penting di Negara Kepulauan

MINGGU, 19 MEI 2024 | 06:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memerlukan banyak kapal untuk menggerakkan ekonomi maritimnya.

Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Prof. Daniel M. Rosyid menilai bahwa kapal menjadi infrastruktur penting di Indonesia.

“Kapal adalah infrastruktur penting di negara kepulauan, bukan hanya (menjadi) jalan dan jembatan, tapi juga mempersatukan semua suku yang hidup di beribu pulau di Nusantara ini,” ujar Prof. Daniel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/5).


Menurut dia, sudah seharusnya industri perkapalan dan pelayaran berkembang pesat di Indonesia dan mampu menjadi bisnis utama dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2021, jumlah armada kapal laut di Indonesia sebanyak 72.313 unit. Angkat tersebut termaktub berbagai jenis dan ukuran kapal.

“Kapal-kapal dagang, juga kapal-kapal ikan, seperti sel darah merah, mendistribusikan barang-barang ke seluruh pelosok negeri membawa kesejahteraan. Sedangkan kapal-kapal perang, seperti sel darah putih, mempertahankan negeri dari musuh-musuh asing. Kapal-kapal negara, seperti plasma darah menjaga kelancaran, ketertiban dan keamanan semua kegiatan-kegiatan di laut,” ungkapnya.

“Kita membutuhkan semua jenis kapal itu dalam jumlah dan proporsi yang cukup agar ekonomi maritim kita berjalan sehat dan efisien serta produktif,” tambahnya.

Maka dari itu, Prof. Daniel berharap pemerintahan mendatang memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan industri perkapalan untuk mendongkrak perekonomian nasional.

“Kapal-kapal samudra kita memfasilitasi ekspor dan impor agar stabilitas eksternal kita menguatkan ekonomi dalam menghadapi gejolak ekonomi global,” ungkapnya lagi.

“Untuk menjadi negara maritim kita membutuhkan pemerintahan maritim yang efektif hadir di laut, di mana kapal-kapal sebagai platform dapat melakukan berbagai transaksi dengan efisien, produktif, dan aman,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya