Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berhasil mengantongi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sektor ekonomi digital sebesar Rp24,12 triliun hingga April 2024.
Angka tersebut meningkat setelah pada Maret 2024 pemerintah mengantongi Rp23,04 triliun pajak dari ekonomi digital sejak 2022.
Berdasarkan data dari DJP, jumlah pajak digital itu berasal dari PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp19,5 triliun, pajak kripto Rp689,84 miliar, dan pajak fintech Rp2,03 triliun.
Selain itu, pajak tersebut juga berasal dari pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp1,91 triliun.
Adapun pada periode ini pemerintah telah menunjuk 172 pelaku usaha PMSE yang akan ditunjuk menjadi pemungut PPN, yang mencakup enam penunjukan pelaku usaha baru, satu pembetulan dan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE.
“Penunjukan baru di bulan April 2024 yaitu Tradeshift Holdings, Inc., Ahrefs Pte. Ltd., Amazon EU S.à r.l., Evernote Corporation, Lemon Squeezy LLC, dan Posit Software, PBC. Pembetulan yaitu Alexa Internet serta pencabutan yaitu Aleepic Games International S.a r.l., Bertrange, Root Branch,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (18/5).
Berdasarkan keterangan Dwi, dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 154 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp19,5 triliun.
“Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp2,6 triliun setoran tahun 2024,” jelasnya.
Ke depannya, Dwi menegaskan bahwa pemerintah akan terus membidik PMSE lain guna menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital.
“Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia,” pungkasnya.
