Berita

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Saan Mustopa/RMOLJabar

Politik

Saan Mustopa Tegaskan Revisi Total UU Pemilu Sebuah Keharusan

SABTU, 18 MEI 2024 | 05:18 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Undang-undang Pemilu diusulkan untuk dilakukan revisi total. Agar sistem kepemiluan di Indonesia lebih tertata dengan baik.

Usulan tersebut telah disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, saat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RPD) Komisi II pada Rabu, (15/5).

Ditegaskan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jawa Barat tersebut, revisi total UU Pemilu menjadi sebuah keharusan.


"Saya enggak mau mengevaluasi secara parsial," ucap Saan saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (17/5).

Untuk itu, penting ke depan ini antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu mulai memikirkan untuk menata ulang UU Pemilu.

"Menata kembali, mendesain kembali, sistem politik kita ini. Sistem kepemiluan kita ini," tuturnya.

Jika semakin pragmatis, semakin banyak, dia menegaskan, maka akan semakin repot. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk menata kembali sistem politik ini yang penting bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Sehingga apa yang menjadi harapan kita bahwa kehidupan politik yang sehat, yang demokratis, yang baik kompetisinya, juga kompetisi yang sehat itu bisa kita dapatkan," terangnya.

"Jadi revisi Undang-undang Pemilu itu menurut saya sebuah keharusan," pungkasnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

UPDATE

Kapolri Resmi Larang Seluruh Polisi Pakai Vape

Minggu, 01 November 2026 | 21:51

Ketidakpuasan terhadap Kinerja Pemerintah

Minggu, 01 November 2026 | 21:33

Gaduh Penggeledahan Pesantren, Polri Libatkan Propam

Minggu, 01 November 2026 | 20:41

Dua Nasabah Gugat AIA Financial ke PN Jaksel

Minggu, 01 November 2026 | 20:18

Mantra Mahasiswa dan Mengapa Rakyat Sering Kali Dikalahkan?

Minggu, 01 November 2026 | 19:36

KB Bank Syariah Digugat ke Pengadilan

Minggu, 01 November 2026 | 18:39

Pakar Tata Negara Bongkar Efek Putusan MA Terhadap Nasib Gibran

Minggu, 01 November 2026 | 18:15

Cancel Culture RANS-Willie Salim Contoh Kemarahan Publik

Minggu, 01 November 2026 | 17:41

Lulusan Trisakti Didorong Jadi Generasi Inovatif dan Berjiwa Wirausaha

Minggu, 01 November 2026 | 17:23

Elemen Umat Islam Harus Bersatu Perkuat Ekonomi melalui Koperasi

Minggu, 01 November 2026 | 17:00

Selengkapnya