Berita

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Saan Mustopa/RMOLJabar

Politik

Saan Mustopa Tegaskan Revisi Total UU Pemilu Sebuah Keharusan

SABTU, 18 MEI 2024 | 05:18 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Undang-undang Pemilu diusulkan untuk dilakukan revisi total. Agar sistem kepemiluan di Indonesia lebih tertata dengan baik.

Usulan tersebut telah disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, saat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RPD) Komisi II pada Rabu, (15/5).

Ditegaskan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jawa Barat tersebut, revisi total UU Pemilu menjadi sebuah keharusan.


"Saya enggak mau mengevaluasi secara parsial," ucap Saan saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (17/5).

Untuk itu, penting ke depan ini antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu mulai memikirkan untuk menata ulang UU Pemilu.

"Menata kembali, mendesain kembali, sistem politik kita ini. Sistem kepemiluan kita ini," tuturnya.

Jika semakin pragmatis, semakin banyak, dia menegaskan, maka akan semakin repot. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk menata kembali sistem politik ini yang penting bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Sehingga apa yang menjadi harapan kita bahwa kehidupan politik yang sehat, yang demokratis, yang baik kompetisinya, juga kompetisi yang sehat itu bisa kita dapatkan," terangnya.

"Jadi revisi Undang-undang Pemilu itu menurut saya sebuah keharusan," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya