Berita

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Saan Mustopa/RMOLJabar

Politik

Saan Mustopa Tegaskan Revisi Total UU Pemilu Sebuah Keharusan

SABTU, 18 MEI 2024 | 05:18 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Undang-undang Pemilu diusulkan untuk dilakukan revisi total. Agar sistem kepemiluan di Indonesia lebih tertata dengan baik.

Usulan tersebut telah disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, saat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RPD) Komisi II pada Rabu, (15/5).

Ditegaskan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jawa Barat tersebut, revisi total UU Pemilu menjadi sebuah keharusan.


"Saya enggak mau mengevaluasi secara parsial," ucap Saan saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (17/5).

Untuk itu, penting ke depan ini antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu mulai memikirkan untuk menata ulang UU Pemilu.

"Menata kembali, mendesain kembali, sistem politik kita ini. Sistem kepemiluan kita ini," tuturnya.

Jika semakin pragmatis, semakin banyak, dia menegaskan, maka akan semakin repot. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk menata kembali sistem politik ini yang penting bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Sehingga apa yang menjadi harapan kita bahwa kehidupan politik yang sehat, yang demokratis, yang baik kompetisinya, juga kompetisi yang sehat itu bisa kita dapatkan," terangnya.

"Jadi revisi Undang-undang Pemilu itu menurut saya sebuah keharusan," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya