Berita

Polisi Prancis/Net

Dunia

Prancis Kerahkan Ribuan Polisi untuk Atasi Kerusuhan di Kaledonia Baru

JUMAT, 17 MEI 2024 | 12:10 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Bala bantuan polisi Prancis mulai berdatangan ke Kaledonia Baru yang dilanda kerusuhan sejak awal pekan ini.

Komisaris Tinggi Prancis, Louis Le Franc dalam konferensi pers  pada Kamis (16/5) mengatakan bahwa ada 1000 polisi yang dikerahkan membantu operasi besar-besaran untuk mengamankan situasi di Kaledonia Baru.

"Jumlah polisi dan polisi di pulau yang dikuasai Prancis itu akan bertambah menjadi 2.700 dari 1.700 pada Jumat malam (17/5)," ungkapnya, seperti dimuat Reuters.


Louis menjelaskan, kondisi relatif tenang pada Kamis malam (16/5), tetapi kerusuhan masih terjadi di beberapa titik di ibu kota Noumea.

Dikatakan Louis, penambahan personel polisi ini dibutuhkan untuk membantu memasok makanan dan obat-obatan ke masyarakat, membersihkan ranjau dan barikade yang dipasang para aktivis.

“Bala bantuan akan tiba secara besar-besaran, segera (dan akan) dikerahkan untuk mengendalikan wilayah yang lepas dari kendali kami dalam beberapa hari terakhir," tegasnya.

Prancis telah menetapkan keadaan darurat di Kaledonia baru setelah empat orang meninggal dunia dan 300 orang terluka dalam kerusuhan sejak Senin (13/5).

Kerusuhan terjadi menyusul protes masyarakat atas reformasi pemilu disetujui oleh anggota parlemen di Paris. Aturan itu akan memungkinkan warga Perancis yang telah tinggal di Kaledonia Baru selama 10 tahun berhak mengikuti pemilihan provinsi.

Beberapa pemimpin lokal khawatir langkah tersebut akan melemahkan suara masyarakat adat Kanak. Suku ini berjumlah 41 persen dari populasi dan kekuatan utama Gerakan pro-kemerdekaan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron sementara itu menyatakan akan menunda proses pengesahan amandemen menjadi undang-undang.

Dia juga akan mengundang perwakilan penduduk Kaledonia Baru ke Paris untuk melakukan pembicaraan guna mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya