Pimpinan Pusat Muhammadiyah melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo, terkait pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) 2024.
Pada surat bernomor 194/I.0/A/2024 yang ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, diterima redaksi Jumat (17/5), terdapat empat poin pendapat resmi untuk kepala negara.
Pertama, presiden diminta memposisikan keterwakilan kepentingan masyarakat secara rasional-proporsional, sebagai unsur utama bersama unsur pemerintah, dengan proporsi keterwakilan lebih pada unsur masyarakat.
Kedua, presiden diminta memastikan sikap pengharkatan atas prinsip keterbukaan, etika politik, dan moralitas demokrasi, dengan mengajukan jumlah calon Pansel 3 (tiga) kali jumlah yang dimuat di media massa, dalam waktu 2 (dua) minggu, agar masyarakat secara konkrit diberi penghormatan untuk berpartisipasi aktif memberikan penilaian dan masukan terhadap rekam jejak moralitas, integritas, profesionalitas, dan independensi prima para calon.
Ketiga, mengajak presiden memberikan respon positif atas penilaian dan masukan masyarakat, mengganti dengan calon lain yang selektif, sesuai aspirasi masyarakat yang disesuaikan “Kriteria Autentik Kualitas Kepribadian dan Rekam Jejak serta Independensi Pimpinan KPK”.
Keempat, Pansel Pimpinan KPK 2024 merupakan momentum emas memulihkan citra KPK, dan membangkitkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemberantasan korupsi yang tangguh dan unggul serta penuh independensi. Sekaligus momentum masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam Gerakan Bersama Pemberantasan Korupsi.
PP Muhammadiyah berpendapat, sejauh ini masih marak dan masif praktik korupsi dalam berbagai bentuk dan modusnya, yang semakin menyengsarakan kehidupan sosial ekonomi rakyat, terancamnya kualitas sumber daya alam, serta luruhnya martabat kenegaraan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Pansel Capim KPK tengah berproses.
Kepala Negara memastikan, Juni mendatang, sebelum ia purna tugas, Pansel Capim KPK sudah selesai dan diserahkan ke DPR RI.
“Ini baru disiapkan, nanti Juni sudah kita selesaikan," kata Jokowi, di sela-sela kunjungan kerja di Pasar Sentral Lacaria, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5).
