Berita

Panda Nababa/Ist

Politik

Panda Nababan: Ada yang Takut Perkara yang Ditangani, Kejagung, Polri dan KPK Diinvestigasi

KAMIS, 16 MEI 2024 | 22:28 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Panda Nababan mengaku mendapatkan informasi bahwa adanya larangan jurnalisme investigasi dalam RUU Penyiaran karena takut adanya investigasi terkait perkara yang sedang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH).

Begitu yang disampaikan Panda Nababan selaku jurnalis senior dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) berjudul "Selamat Datang Orde Baru. RUU Mau Bungkam Pers?" yang diunggah di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club pada Kamis pagi (16/5).

"Saya dengar, saya sendiri dalam waktu yang singkat ini, rupanya takut investigasi yang sedang ditangani Kejaksaan Agung, yang ditangani Polisi, yang ditangani oleh KPK, kemudian diinvestigasi, kemudian terjadi penyalahgunaan terhadap penanganan perkara itu. Itu katanya menjadi juga dasar kenapa reportase investigasi itu dibatasi, ada ke situ," kata Panda seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (16/5).


Namun demikian, Panda mengaku belum bertemu rekannya yang ada di Komisi I DPR RI untuk mempertanyakan hal yang sebenarnya terkait RUU Penyiaran yang menimbulkan polemik.

"Bukan saya bilang ini pancaroba, ini juga orang-orang yang dalam barisan mengakhiri kekuasaan Jokowi ini membuat sesuatu yang aneh-aneh nggak kaget kita. Fenomena ini terjadi pas periode-periode dia mau habis. Siapa yang ngambil keuntungan, ada bagian penjilat, ada yang ambil kesempatan dalam kesempitan, atau bagaimana," pungkas Panda.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya