Berita

Aktivis HAM, Usman Hamid/Repro

Politik

Usman Hamid Sebut Larangan Jurnalisme Investigasi ‘Titipan Pemerintah’

KAMIS, 16 MEI 2024 | 21:46 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Usman Hamid mengaku mendapatkan informasi bahwa RUU Penyiaran yang kontroversi karena melarang jurnalisme investigasi merupakan titipan dari pemerintah.

Hal itu diungkapkan langsung Usman Hamid dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) berjudul "Selamat Datang Orde Baru. RUU Mau Bungkam Pers?" yang diunggah di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club pada Kamis pagi (16/5).

"Sayang sekali anggota DPR-nya nggak ada yang hadir nih. Tapi ada 1 anggota DPR yang jelaskan ke saya, ini sebenarnya bukan inisiatif mereka, ini titipan pemerintah," kata Usman seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (16/5).


Usman curiga, ketidakhadiran anggota DPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak hadir di acara ILC karena tidak ingin bertanggung jawab untuk menjelaskan kenapa RUU Penyiaran begitu problematik.

Padahal kata Usman, pers atau media merupakan pilar keempat demokrasi yang melakukan fungsi kontrol ketika partai politik lemah dalam melakukan fungsi kontrolnya.

"Saya kira argumen anggota DPR yang menjelaskan bahwa itu untuk mencegah monopoli, tidak masuk akal. Monopoli itu maksudnya kalau negara misalnya memonopoli media hanya lewat televisi misalnya seperti TVRI, media lain yang swasta tidak diberikan informasinya, itu baru monopoli. Atau media lain dibredel bahkan seperti zaman orde Baru. Kalau arahnya ke sana, benar seperti judul diskusi hari ini, selamat datang di era orde Baru," pungkas Usman.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya