Berita

Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi/Net

Politik

CBA Ungkap Anggaran Ugal-ugalan Pegawai Wantimpres

KAMIS, 16 MEI 2024 | 18:32 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengungkap dugaan belanja ugal-ugalan para pegawai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

"Pengadaan Kantor Wantimpres memborong pakaian dinas untuk 100 orang. Pengadaan ini bukan sekali borong, tetapi sampai dilakukan dua kali pada bulan dan tahun yang sama, yaitu September 2023," kata Uchok dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/5).

Dari informasi yang didapat Uchok, realisasi anggaran gelombang pertama disebut mencapai Rp112.730.000 untuk pakaian dinas 100 orang. Sedangkan pengadaan gelombang kedua, pegawai di Wantimpres merealisasi anggaran sebesar Rp55.880.000 untuk 100 pakaian dinas.


"Sedangkan untuk harga satuan gelombang pertama sekitar Rp1.127.300 satu orang. Sementara pembelian pakaian dinas per stel pada gelombang kedua sekitar Rp558.800," jelas Uchok.

Perbedaan anggaran gelombang pertama dan kedua ini sempat membuat Uchok heran. Hal ini menimbulkan dugaan markup atau karena memang ada diskon. 

"Tetapi yang jelas, baik gelombang pertama atau kedua, harga per stel pakaian dinas pegawai Wantimpres ini sudah sangat mahal bagi orang miskin. Sepotong pakaian harga Rp100 ribu saja sudah sangat cantik dan bagus," sambungnya.

Maka dari itu, Uchok menilai anggaran pakaian dinas tersebut akan sangat melukai perasaan masyarakat umum, terlebih bagi yang kurang mampu.

"Kalau harga pakaian dinasnya segitu dan alokasinya diambil dari anggaran negara, ini sangat menyayat hati orang miskin. Hati mereka juga pedih melihat gaya pakaian para pejabatnya," tandasnya.

Saat ini, redaksi masih berusaha mengonfirmasi adanya anggaran pengadaan pakaian dinas pegawai Wantimpres sebagaimana disampaikan Direktur CBA tersebut.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya