Berita

Prabowo Subianto dan Joko Widodo/Net

Politik

Pemerintahan Mendatang Jangan Sampai Ada Matahari Kembar

KAMIS, 16 MEI 2024 | 06:44 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah didorong menjadi penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto pada pemerintahan mendatang.

Pengamat politik sekaligus peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar menyambut baik usulan tersebut, namun ada hal yang harus diperhatikan.

Usep menyampaikan Prabowo harus menempatkan sahabatnya itu secara proporsional tidak melebihi kekuatan dari presiden itu sendiri. Sebab jika Presiden Jokowi lebih powerful dari Prabowo maka akan muncul istilah matahari kembar di pemerintahan.
 

 
“Kalau saya jadi presiden menempatkan Jokowi akan proporsional, tidak diberikan kekuatan yang amat besar, yang powerful karena itu nanti akan banyak mempengaruhi kekuasaan yang dipegang Prabowo, akhirnya tidak leluasa,” kata Usep dalam keterangannya, Rabu malam (15/5).
 
“Kalau ditempatkan selayaknya saja, mungkin sebagai penasihat, bisa saja, tetapi tidak powerful, kalau saya presiden pasti (Jokowi) ditempatkan dalam konteks yang tidak powerful biar tidak ada matahari kembar,” sambungnya.
 
Lanjut Usep, yang terpenting adalah mengakomodasi Presiden Jokowi setelah tidak lagi menjabat presiden, namun tetap dalam posisi terhormat.

Hal itu mengingat Presiden Jokowi kini tidak punya kekuatan secara politik karena tidak memiliki partai yang menaunginya.
 
“Sementara Pak Jokowi juga mungkin berkepentingan agar tidak powerless setelah selesai jabatannya. Sementara (Jokowi) partai tidak punya dan kemudian juga kan masuk partai tidak mudah, misalnya di Golkar ataupun di Gerindra,” tukasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya