Berita

Prabowo Subianto dan Joko Widodo/Net

Politik

Pemerintahan Mendatang Jangan Sampai Ada Matahari Kembar

KAMIS, 16 MEI 2024 | 06:44 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah didorong menjadi penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto pada pemerintahan mendatang.

Pengamat politik sekaligus peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar menyambut baik usulan tersebut, namun ada hal yang harus diperhatikan.

Usep menyampaikan Prabowo harus menempatkan sahabatnya itu secara proporsional tidak melebihi kekuatan dari presiden itu sendiri. Sebab jika Presiden Jokowi lebih powerful dari Prabowo maka akan muncul istilah matahari kembar di pemerintahan.
 

 
“Kalau saya jadi presiden menempatkan Jokowi akan proporsional, tidak diberikan kekuatan yang amat besar, yang powerful karena itu nanti akan banyak mempengaruhi kekuasaan yang dipegang Prabowo, akhirnya tidak leluasa,” kata Usep dalam keterangannya, Rabu malam (15/5).
 
“Kalau ditempatkan selayaknya saja, mungkin sebagai penasihat, bisa saja, tetapi tidak powerful, kalau saya presiden pasti (Jokowi) ditempatkan dalam konteks yang tidak powerful biar tidak ada matahari kembar,” sambungnya.
 
Lanjut Usep, yang terpenting adalah mengakomodasi Presiden Jokowi setelah tidak lagi menjabat presiden, namun tetap dalam posisi terhormat.

Hal itu mengingat Presiden Jokowi kini tidak punya kekuatan secara politik karena tidak memiliki partai yang menaunginya.
 
“Sementara Pak Jokowi juga mungkin berkepentingan agar tidak powerless setelah selesai jabatannya. Sementara (Jokowi) partai tidak punya dan kemudian juga kan masuk partai tidak mudah, misalnya di Golkar ataupun di Gerindra,” tukasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

PUI: Pernyataan Kapolri Bukan Ancaman Demokrasi

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:52

BI Harus Selaras Jalankan Kebijakan Kontrol DHE SDA Sesuai UUD 1945

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:34

HMI Sumut Desak Petugas Selidiki Aktivitas Gudang Gas Oplosan

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:26

Presiden Prabowo Diminta Bereskan Dalang IHSG Anjlok

Minggu, 01 Februari 2026 | 23:16

Isak Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Praka Hamid Korban Longsor Cisarua

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:54

PLN Perkuat Pengamanan Jaringan Transmisi Bireuen-Takengon

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:53

TSC Kopassus Cup 2026 Mengasah Skill dan Mental Petembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 22:23

RUU Paket Politik Menguap karena Himpitan Kepentingan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:45

Kuba Tuding AS Lakukan Pemerasan Global Demi Cekik Pasokan Minyak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:44

Unjuk Ketangkasan Menembak

Minggu, 01 Februari 2026 | 21:20

Selengkapnya