Berita

Prabowo Subianto dan Joko Widodo/Net

Politik

Pemerintahan Mendatang Jangan Sampai Ada Matahari Kembar

KAMIS, 16 MEI 2024 | 06:44 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah didorong menjadi penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto pada pemerintahan mendatang.

Pengamat politik sekaligus peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar menyambut baik usulan tersebut, namun ada hal yang harus diperhatikan.

Usep menyampaikan Prabowo harus menempatkan sahabatnya itu secara proporsional tidak melebihi kekuatan dari presiden itu sendiri. Sebab jika Presiden Jokowi lebih powerful dari Prabowo maka akan muncul istilah matahari kembar di pemerintahan.
 

 
“Kalau saya jadi presiden menempatkan Jokowi akan proporsional, tidak diberikan kekuatan yang amat besar, yang powerful karena itu nanti akan banyak mempengaruhi kekuasaan yang dipegang Prabowo, akhirnya tidak leluasa,” kata Usep dalam keterangannya, Rabu malam (15/5).
 
“Kalau ditempatkan selayaknya saja, mungkin sebagai penasihat, bisa saja, tetapi tidak powerful, kalau saya presiden pasti (Jokowi) ditempatkan dalam konteks yang tidak powerful biar tidak ada matahari kembar,” sambungnya.
 
Lanjut Usep, yang terpenting adalah mengakomodasi Presiden Jokowi setelah tidak lagi menjabat presiden, namun tetap dalam posisi terhormat.

Hal itu mengingat Presiden Jokowi kini tidak punya kekuatan secara politik karena tidak memiliki partai yang menaunginya.
 
“Sementara Pak Jokowi juga mungkin berkepentingan agar tidak powerless setelah selesai jabatannya. Sementara (Jokowi) partai tidak punya dan kemudian juga kan masuk partai tidak mudah, misalnya di Golkar ataupun di Gerindra,” tukasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Asta Cita Tanpa Konsistensi akan Timbul Moral Hazard

Senin, 08 Juni 2026 | 05:48

Pameran ‘Aku Arek Suroboyo’ Ramaikan Peringatan Bulan Bung Karno

Senin, 08 Juni 2026 | 05:24

GP Ansor Jakbar Gelar Diklatsar Tanggapi Sebutan ‘Gotham City’

Senin, 08 Juni 2026 | 04:59

Pernyataan Purbaya dan Djaka Saling Menguatkan dalam Kasus Tiffany & Co

Senin, 08 Juni 2026 | 04:46

Perkuat KDKMP

Senin, 08 Juni 2026 | 04:26

Purbaya Tidak Punya Backup Politik untuk Jalankan Misi Presiden

Senin, 08 Juni 2026 | 03:57

Jangan Kasih Tempat untuk Boti di Negeri Ini!

Senin, 08 Juni 2026 | 03:37

BEI Jabar Gencarkan Literasi Pasar Modal ke Kampus hingga SD

Senin, 08 Juni 2026 | 03:17

Menanti Hasil Uji Fundamental Perekonomian Indonesia

Senin, 08 Juni 2026 | 02:59

IPB University Raih Juara Umum Program Mahasiswa Berdampak Kemendiktisaintek

Senin, 08 Juni 2026 | 02:50

Selengkapnya