Berita

Prabowo Subianto dan Joko Widodo/Net

Politik

Pemerintahan Mendatang Jangan Sampai Ada Matahari Kembar

KAMIS, 16 MEI 2024 | 06:44 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah didorong menjadi penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto pada pemerintahan mendatang.

Pengamat politik sekaligus peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar menyambut baik usulan tersebut, namun ada hal yang harus diperhatikan.

Usep menyampaikan Prabowo harus menempatkan sahabatnya itu secara proporsional tidak melebihi kekuatan dari presiden itu sendiri. Sebab jika Presiden Jokowi lebih powerful dari Prabowo maka akan muncul istilah matahari kembar di pemerintahan.
 

 
“Kalau saya jadi presiden menempatkan Jokowi akan proporsional, tidak diberikan kekuatan yang amat besar, yang powerful karena itu nanti akan banyak mempengaruhi kekuasaan yang dipegang Prabowo, akhirnya tidak leluasa,” kata Usep dalam keterangannya, Rabu malam (15/5).
 
“Kalau ditempatkan selayaknya saja, mungkin sebagai penasihat, bisa saja, tetapi tidak powerful, kalau saya presiden pasti (Jokowi) ditempatkan dalam konteks yang tidak powerful biar tidak ada matahari kembar,” sambungnya.
 
Lanjut Usep, yang terpenting adalah mengakomodasi Presiden Jokowi setelah tidak lagi menjabat presiden, namun tetap dalam posisi terhormat.

Hal itu mengingat Presiden Jokowi kini tidak punya kekuatan secara politik karena tidak memiliki partai yang menaunginya.
 
“Sementara Pak Jokowi juga mungkin berkepentingan agar tidak powerless setelah selesai jabatannya. Sementara (Jokowi) partai tidak punya dan kemudian juga kan masuk partai tidak mudah, misalnya di Golkar ataupun di Gerindra,” tukasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya